Page 75 - Toponim sulawesi.indd

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi 61

Rappang, Enrekang dan Pinrang. Parepare tetap dipertahankan berstatus

sebagai Kota Praja. Istilah kota Praja pada tahun 1963 diganti menjadi
Kotamadya dengan keluarnya UU No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah. Undang-undang ini mengubah status Kotamadya menjadi “KOTA”
dan hingga kini status ini masih sama, kota Parepare. Salah satu Walikota
Pertama Pare-pare adalah H. Andi Mannaungi yang dilantik pada tanggal

17 Februari 1960. Tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari kelahiran Kota
Parepare, yakni 17 Februari 1960.

Perkembangan infrastruktur kota Parepare mengalami sejak era

kolonial hingga kini mengalami perkembangan berarti. Jaringan jalan,
jembatan, pasar, dan pelabuhan terbangun dan berfungsi baik. Fasilitas

lainnya yang ikut dibangun seiring perkembangan kota adalah fasilitas
kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, dan penugasan dokter spesialis.
Pada masa kemerdekaan fasilitas kesehatan ditambah dengan puskesmas

yang menjangkau hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Pada level
terendah fasilitas kesehatan berupa Posyandu.

Di bidang sosial keagamaan, pemerintah kolonial membangun gereja

untuk tempat ibadah orang-orang Eropa, dan orang yang beragama Kristen
dan Katolik. Orang-orang Islam membangun Masjid dan Mushola. Dalam

bidang pendidikan, pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah
rakyat. Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia membangun
sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi (umum dan

swasta). Data data pemeluk agama di Parepare paling banyak berpenduduk
muslim, yaitu 11.484 jiwa atau sekitar 86.70% dari total jumlah penduduk
Kota Parepare. Pemeluk agama lainnya adalah Kristen Protestan dan Katolik

masing-masing 8.104 jiwa dan 5.243 jiwa. Penduduk beragama Hindu dan
Budha masing-masing sebanyak 1.826 jiwa dan 1.398 jiwa. Kebanyakan
penduduk yang disebut terakhir adalah para pedagang Cina yang telah

lama bermukim di Parepare.