Page 74 - Toponim sulawesi.indd

60 Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi

Gambar 2.11
Suasana Pelabuhan
Pengangkutan, 1946
Sumber: Koleksi
Tropen Museum

Pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintahan di
Parepare berubah dan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun
1945, hasil ketentuan Komite Nasional Indonesia. Pada tahun 1948 dengan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, struktur pemerintahan kota Parepare
juga mengalami perubahan, yaitu hanya ada Kepala Daerah atau Kepala
Pemerintahan Negeri. Dengan peraturan dan realitas itu maka jabatan

Asisten Residen atau Ken Karikan pada masa pendudukan Jepang.

Perubahan struktur organisasi dan pejabat birokrasi wilayah
kembali terjadi, yakni dengan keluarnya Undang-undang nomor 29 tahun

1959. Undang-undang ini mengatur pembentukan Daerah tingkat II
dalam Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam undang-undang ini, maka empat

Onderafdeling yang ada dalam wilayah Afdeling Parepare dijadikan sebagai
Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng