Page 286 - Kelas 9 IPS BS press

2. Perkembangan Politik

a. Sidang Istimewa MPR 1998
Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa
untuk menentapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi
di segala bidang. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 terjadi perombakan
besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini
menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya
upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain
adalah sebagai berikut.

1) Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998, yang memungkinkan UUD 1945
diamandemen.
2) Ketetapan MPR No.XII Tahun 1998, mengenai pencabutan Ketetapan
MPR No. IV Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang
Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Menyukseskan
Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
3) Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan
MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).
4) Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode.
5) Ketetapan MPR No. XV Tahun 1988, tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6) Ketetapan MPR No XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN.

b. Otonomi Daerah
Otonomi daera adala ha wewena da kewajiba daera otonom

unt mengat da mengurus sendiri urusa pemerintaha da kepentinga
masyarakat setempat sesuai denga peratura perundang-undangan. Otonomi

daera pada masa reformasi dilaksanaka secara lebi demokratis dari masa

sebelumnya Pembagia hasil eksplorasi da eksploitasi sumbe daya alam
antara pemerinta pusat da daera juga disesuaika denga kebutuha
daera unt meningkatka kesejahteraa masyarakat di daera Penerapa
otonomi daera tersebut diiringi denga perubaha sistem pemilu berupa

penyelenggaraa pemil langs unt mengangkat kepala daera mulai dari

gube hingga bupati da walikota Denga pelaksanaa otonomi daera ini
diharapka dapat meminimalka ancama disintegrasi bangsa.

274 Kelas IX SMP/MTs Edisi Revisi