Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 23 November 2019
P. 6

WIYATNO      H ABDUL RAZAK  H JIMMY CARTER  HJ FARIDAWATI DARLAND ATJEH
                                                                                                                                           KETUA DPRD KALTENG  WAKIL KETUA I DPRD KALTENG  WAKIL KETUA II DPRD KALTENG  WAKIL KETUA III DPRD KALTENG
                SABTU, 23 NOVEMBER 2019                                                                                                                                                             06

                                                                                                                                          Fraksi Setuju Bahas



                                                                                                                                                  Dua Raperda



                                                                                                                             PALANGKA RAYA, PPOST      pelaksanaan infrastruktur, khu-  wisata yang dinilai masih jauh
                                                                                                                               DPRD Kalimantan Tengah   susnya anggaran Rp 700 miliar   tertinggal. Harapannya ke de-
                                                                                                                             (Kalteng) melalui tujuh fraksi,   lebih untuk multiyears, bisa   pan pengembangan objek wisata
                                                                                                                             yaitu PDI Perjuangan, Gol-  dilaksanakan pembangunannya   di Kalteng bisa dioptimalkan
                                                                                                                             kar, Demokrat, PKB, Gerindra,   secara  menyeluruh.  agar  tidak  tertinggal  dengan
                                                                                                                             NasDem dan Fraksi                                         provinsi lainnya.
                                                                                                                             Gabungan  (FGP4H)       “Usaha yang dijalankan seperti      Terkait rencana pe-
                                                                                                                             menyetujui dua rancan-                                    nyertaan modal bagi PT
                                                                                                                             gan peraturan daerah   videotron, penambangan batu kerikil   Banama Tingang Mak-
                                                                                                                             (raperda) untuk dibahas   hingga gas elpiji diharapkan terus   mur sebesar Rp5 miliar,
                                                                                                                             lebih lanjut.         berkembang. Jangan sampai hanya     pihaknya juga berharap
                                                                                                                               Dua raperda itu, yak-                                   agar benar-benar dapat
                                                                                                                             ni raperda  nota keuan-    berjalan di tempat saja,”      bermanfaat dan diman-
                                                                                                                             gan dan raperda APBD                                      faatkan sebaik-baiknya
                                                                                                                             2020 serta perubahan keempat   “Masih banyak daerah yang   bagi pengembangan ataupun
                                                                                                                             atas Peraturan Daerah Nomor 10   belum tersentuh pembangunan    peningkatan usaha perusahaan
                                                                                                                             tahun 1994 tentang pembentu-  infrastruktur jalan dan jembatan.   tersebut.
                                                                                                                             kan Perusahaan Daerah Banama   Kegiatan multiyears  itu wajib   “Usaha yang dijalankan sep-
                                                                                                                             Tingang Makmur (BTM).     tuntas sebelum masa jabatan   erti videotron, penambangan
                                                                                                                 Foto : PPost/Arianata
                                                                                                                               Ketua Fraksi Demokrat DPRD
                PARIPURNA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng, Maryani Sabran dan rekan saat menghadiri rapat paripurna di gedung dewan, Jumat (22/11).  Kalteng, HM Sriosako men-  Gubernur berakhir pada 21 Mei   batu kerikil hingga gas elpiji
                                                                                                                                                                                 diharapkan terus berkembang.
                     Perizinan Harus                                                                                         gatakan, pihaknya juga setuju   gedung dewab, Jumat (22/11).  Jangan sampai hanya berjalan
                                                                                                                                                       2021 mendatang,” tegasnya di
                                                                                                                                                                                 di tempat saja,” kata Sriosako.
                                                                                                                             terhadap dua raperda  terse-
                                                                                                                                                         Fraksi Demokrat, lanjut Srio-
                                                                                                                                                       sako, juga menyoroti lini pari-
                                                                                                                                                                                 (art/P4)
                                                                                                                             but. Namun pihaknya meminta
                  Bebas dari Pungli                                                                                                 Warga Usulkan Bantuan
                                                                                                                                                      Bibit Ikan



                                                                                                                             PALANGKA RAYA, PPOST                                  “Saat ini banyak masyarakat
                                                                                                                               Anggota DPRD Kalimantan                           Katingan membudidaya ikan
                PALANGKA RAYA, PPOST                                 mempersulit masyarakat untuk   dewan selalu siap mengawasi   Tengah (Kalteng), Sengkon                      dengan cara tambak. Hal itu
                Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat   mendapatkan hak memperoleh   pelayanan dinas atau instansi   mengatakan,  hampir di sejum-               cukup bagus kalau ada bantuan
                                                                                                                             lah wilayah di Kabupaten Kat-
                                                                                                                                                                                 bibit ikan seperti yang diingink-
                                                                     perizinan usaha.
                                                                                                kepada masyarakat agar sema-
                Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sa-  “Masyarakat  jangan  sampai   kin baik.              ingan memiliki potensi dalam                        an masyarakat,” jelas Sengkon.
                bran, mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada   dipersulit. Kalau syarat dan   “Proses dan syarat perizinan   pengembangan perikanan.                       Ditambahkan, sektor perikan-
                                                                                                                               Tidak heran jika masyarakat
                oknum pegawai yang melakukan pungutan liar (pungli) ter-  ketentuan proses pengajuan per-  terus dievaluasi sehingga lebih   berkeinginan ada bantuan bibit      an merupakan peluang usaha
                                                                                                                                                                                 yang cukup bagus, mengingat
                hadap proses pengurusan perizinan.                   izinan sudah terpenuhi, segera   mudah, cepat dan  transparan   ikan untuk usaha masyarakat                 kebutuhan masyarakat setem-
                                                                                                serta tidak membebani masyara-
                                                                     proses. Karena sektor perizinan
                                                                     di samping untuk meningkatkan   kat. Pungli tidak boleh ada lagi.   dalam rangka menyokong  eko-            pat dan sekitarnya akan ikan
                 Pungli dapat merusak citra   siap menindaklanjuti kalau ada   pendapatan asli daerah (PAD)   Kalau ada oknum pegawai yang   nomi mereka.                        semakin meningkat, baik untuk
                pelayanan publik pemerintah   laporan,” tegas anggota Komisi   juga memberikan lapangan usaha   coba-coba, tangkap saja,” te-  “Masyarakat Katingan meng-        konsumsi sehari-hari maupun
                daerah yang sudah baik saat ini.  II di sela  rapat kerja di gedung   bagi masyarakat,” kata Maryani.   gasnya lagi.  harapkan bantu bibit ikan. Kami            untuk kebutuhan sejumlah
                 “Saat ini proses perizinan mu-  DPRD Kalteng, Jumat (22/11).  Maryani menekankan, pemer-  Maryani lalu mengimbau   harapkan dinas terkait dapat                 warung makan di wilayah se-
                dah asalkan persyaratan sudah   Wakil rakyat bidang sumber   intah daerah telah menerapkan   masyarakat untuk membantu   mengakomodir harapan ma-  Sengkon       tempat.
                lengkap dan ketentuannya ter-  daya alam (SDA) ini juga meng-  pelayanan publik yang transpar-  pemerintah daerah menghenti-  syarakat tersebut,” ucap legisla-    “Ikan yang cukup digemari
                penuhi. Kalau ada oknum yang   harapkan agar aparat hukum,   an dan cepat dengan berpedoman   kan adanya pungli dengan cara   tor Partai Perindo Kalteng ini,   cukup besar. Apalagi saat ini   masyarakat, seperti ikan patin,
                coba melalukan pungli, laporkan.    khususnya tim saber pungli, tidak   pada ketentuan yang berlaku.   tidak melayani oknun yang akan   kemarin.  masyarakat kecenderungannya   nila, ikan mas dan sejumlah jenis
                Masyarakat jangan takut. Saya   ragu memproses oknum pegawai   Kareananya, sebagai bagian dari   melakukan pungli dalam mengu-  Dikatakan, potensi danau,   memelihara ikan melalui budi-  ikan lainnya,” kata Sengkon.
                sebagai wakil masyarakat juga   yang melakukan pungli dengan   kepanjangan tangan masyarakat,   rus perizinan.(art/P4)  sungai dan tambak di Katingan   daya tambak.  (art/P4)











                                                                                                                                                     Hj Merry Rukaini   Permana Setiawan   Sastra Jaya
                Inginkan Barito Utara Lebih Mandiri










                MUARA TEWEH, PPOST                                   yang baru, sehingga bisa me-  APBD 2020 agar manfaat dari   “Sampai di mana APBD 2020   keadaan baik, tapi untuk fasili-  diprioritaskan  peningkatan-
                Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar Kabupaten    ningkatkan pendapatan asli   program nantinya bisa dira-  bisa membangun sumber daya   tasnya perlu pembenahan.  nya pada APBD 2019. Selain
                                                                                                                           manusia (SDM), infrastruktur
                                                                                                                                                                                 itu, dinas yang menangani
                                                                     daerah (PAD).
                                                                                                sakan oleh masyarakat,” kat-
                                                                                                                                                        “Begitu pula untuk tenaga
                Barito Utara bisa juah lebih mandiri dan tidak terjebak den-  Dikatakan, dalam penyusu-  anya, belum lama ini.  dan regulasi harus dipermu-  medis hingga di daerah perba-  UKM disarankan membuat
                gan rutinitas yang lama dan monoton.                 nan APBD harus menjadikan    Henny menyebut, birokrasi   dah serta transformasi ekono-  tasan berjalan baik dan perlu   program yang menunjang ke-
                                                                     inovasi bukan hanya dalam   adalah making delivered. Tugas   mi harus lebih baik,” katanya.  ditingkatkan  fasilitasnya,”   pada masyarakat agar produk
                 Menurut anggota fraksi PDI   terwujud bila pemerintah   bidang pengetahuan, tapi juga   birokrasi menjamin masyara-  Di sampaikan, bidang pen-  imbuhnya.       yang dibuat berkualitas, se-
                Perjuangan, Henny  Rosgiaty   daerah bisa melakukan cara-  dalam bidang kebudayaan.   kat akan menikmati pelayanan   didikan di wilayah perbatasan   Henny juga meminta agar   hingga bisa meningkatkan
                Rusli, jika harapan itu bisa   cara dan nilai serta terobosan   “Kami pula  menginginkan   dan pembangunan.  kondisi tenaga guru dalam   jalan Benangin-Lampeong bisa   pemasaran.(bn/P4)
                                                                                                                                                       Pembayaran Multiyears
                                                                                                                                                        Sesuai Fakta Lapangan



                                                                                                                                                      MUARA TEWEH,                         Ia  juga  menyam-
                                                                                                                                                      PPOST                              paikan, proyek turap
                                                                                                                                                        Pembayaran proyek                Desa Rarawa tahun
                                                                                                                                                      multiyears harus ses-              anggaran 2018 menjadi
                                                                                                                                                      uai hasil pekerjaan                temuan BPK RI per-
                                                                                                                                                      atau fakta di lapan-               wakilan Kalteng yang
                                                                                                                                                      gan agar tidak men-                pada intinya rekanan
                                                                                                                                                      jadi temuan Badan                  wajib mengembalikan
                                                                                                                                                      Pemeriksa Keuangan                 dalam bentuk peker-
                                                                                                                                                      (BPK) RI Perwakilan                jaan harus tuntas/ se-
                                                                                                                                                      Kalimantan Tengah                  lesai tahun 2019.
                                                                                                                                                      (Kalteng).          Muhammad         “Sampai sekarang
                                                                                                                                                        Hal itu dikatakan   Harris Fitriady  belum selesai dalam
                                                                                                                                                      juru bicara fraksi Par-            hal ini pemerintah dae-
                                                                                                                                                      tai Gerindra Dewan Perwakilan   rah atau Dinas Pekerjaan Umum
                                                                                                                                                      Rakyat Daerah (DPRD) Barito   dan Penataan Ruang (PUPR) tidak
                                                                                                                                                      Utara, Muhammad Haris Fitriady,   perlu menganggarkan kembali
                                                                                                                                                      saat memberikan beberapa catatan   dalam anggaran perubahan tahun
                                                                                                                                                      berkaitan dengan proyek menda-  2019,” jelasnya.
                                                                                                                                                      hului sesuai Peraturan Pemerintah   Selanjutnya, pada pembahasan
                                                                                                                                             Foto : BN  Nomor 58 tahun 2005 pasal 81   APBD tahun 2019 dipercepat dan
                PEMANDANGAN UMUM - Juru bicara fraksi Demokrat, Riza Faisal, saat menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan APBD Kabupaten Barito Utara 2020, belum lama ini .  ayat 2 dan Permendagri Nomor 13   selesai November 2019, namun
                                                                                                                                                      tahun 2006 pasal 162 ayat 2,5 dan 6.
                                                                                                                                                                                 kenyataannya masih ada proyek
                                  Lakukan Inovasi Maksimalkan PAD                                                                                     triady, pola anggaran yang hendak   yang belum dilakukan lelang sam-
                                                                                                                                                        Menurut Muhammad Haris Fi-
                                                                                                                                                                                 pai sekarang.
                                                                                                                                                      dicapai di kemudian hari adalah   “Ke depan hal ini jangan teru-
                                                                                                                                                      bukan hanya sebatas terserapnya   lang kembali, dengan harapan
                MUARA TEWEH, PPOST        Rakyat Daerah (DPRD) Barito   katkan PAD serta meminimal-  kata Riza.         hingga pemberdayaaan ma-      anggaran, tetapi yang lebih penting   pekerjaan teapt waktu dan hasilnya
                 Pemerintah Kabupaten     Utara, Riza Faisal, saat mem-  isasi kebocoran pajak.  Riza  mengatakan,  APBD   syarakat.                  bagaimana penyerapan anggaran   maksimal,” tegasnya.
                (Pemkab) Barito Utara dim-  bacakan pemandangan umum   “Hal ini setelah mencer-  mempunyai peran untuk men-  “APBD juga merupakan in-  mampu melahirkan efek positif   Haris menambahkan, agar APBD
                inta untuk melakukan inovasi   terhadap rancangan peraturan   mati komposisi dari RAPBD   dukung aktivitas pemerintah   strumen teknis dari idealisme   dalam rangka menggerakkan roda   yang sudah disepakati dapat segera
                yang lebih baik dalam rangka   daerah (raperda) APBD 2020,   dan berkenaan juga dengan   dalam menjalankan fung-  pembangunan yang ingin   pembangunan daerah Kabupaten   diajukan ke pemerintah provinsi
                memaksimalkan pendapatan   belum lama ini.          kebijakan umum anggaran   sinya, baik untuk menunjang   diwujudkan pemerintah yang   Barito Utara.           untuk dievaluasi, sehingga pro-
                asli daerah (PAD).          Dia menuturkan, inovasi   dan prioritasplafon anggaran   pelayanan publik, implemen-  bermuara pada peningkatan   “Pembayaran disesuaikan den-  gram dan kegiatan segera berjalan
                 Hal tersebut anggota fraksi   tersebut bisa berupa membuat   sementara (KUA PPAS) yang   tasi berbagai macam regulasi,   kesejahteraan masyarakat,”   gan hasil pekerjaan atau fakta di la-  dengan cepat dan serapan angga-
                Demokrat Dewan Perwakilan   terobosan baru untuk mening-  telah disepakati bersama,”   meningkatkan pembangunan   katanya.(bn/P4)     pangan,”  jelasnya, belum lama ini.   ran dapat maksimal.(bn/P4)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11