Page 3 - Masa Demokrasi Terpimpin - Sri Wahyuningtyas, M.Pd
P. 3
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Latar belakang Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin (1959-1965) Kinerja Dewan Konstituante
yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara
tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat
sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena
membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara
melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu harus segera
mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta
pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu
Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin dimulai sejak lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin
Ciri-ciri demokrasi yang konon merupakan sistem demokrasi paling bersejarah di Indonesia
yaitu :
1. Menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi
Sistem demokrasi tersebut ialah lebih menonjolkan
presiden sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Jadi,
ketika mulai diberlakukannya sistem demokrasi tersebut pada
tanggal 5 Juli tahun 1959 maka negara Indonesia resmi
berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.
2. Peran partai politik terbatas
Sistem demokrasi tersebut ialah terbatasnya peranan
partai politik yang ada di Indonesia. Jadi keberadaan partai-
partai politik di Indonesia hanya menjadi pendukung bagi
kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno.
Besarnya peranan militer
Bahkan, peranan militer pada masa tersebut terdiri atas dua
fungsi atau yang faimiliar dengan dwi fungsi yakni sebagai garda
pertahanan nasional atau negara serta memiliki sumbangsih
tersendiri bagi pemerintah.
3. Semakin berkembangnya paham komunis
Sistem demokrasi yang rilis pada tahun 1959 tersebut ialah semakin berkembangnya
paham komunis di Indonesia. Hal itu tidak lain disebabkan karena adanya hubungan baik
antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pencek alan pers
Kebijakan pemerintah terkait pers, membuat sebagian besar
pers pun menarik diri dan enggan untuk mengedarkan secara luas
berita yang ada.
1