Page 3 - Masa Demokrasi Terpimpin - Sri Wahyuningtyas, M.Pd
P. 3

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN


                               Latar belakang Masa Demokrasi Terpimpin


                   Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin (1959-1965) Kinerja Dewan Konstituante
            yang  berlarut-larut  membawa  Indonesia  ke  dalam  persoalan  politik  yang  pelik.  Kondisi  negara
            tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat
            sementara.  Situasi  seperti  ini  berpengaruh  besar  terhadap  situasi  keamanan  nasional.  Karena
            membahayakan  persatuan  dan  kesatuan  nasional.  Presiden  Soekarno  sebagai  kepala  negara
            melihat  situasi  ini  sangat  membahayakan  bila  terus  dibiarkan.  Oleh  karena  itu  harus  segera
            mengeluarkan  bangsa  dari  persoalan  pelik.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  seluruh  keputusan  serta
            pemikiran  yang  berkaitan  dengan  negara  berpusat  pada  pemimpin  negara  saat  itu,  yaitu
            Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin dimulai sejak lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

                           Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin


                   Ciri-ciri demokrasi yang konon merupakan sistem demokrasi paling bersejarah di Indonesia
            yaitu :
            1.  Menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi

                                                      Sistem  demokrasi  tersebut  ialah  lebih  menonjolkan
                                               presiden sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Jadi,
                                               ketika mulai diberlakukannya sistem demokrasi tersebut pada
                                               tanggal  5  Juli  tahun  1959  maka  negara  Indonesia  resmi
                                               berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

            2.  Peran partai politik terbatas
                        Sistem  demokrasi  tersebut  ialah  terbatasnya  peranan
                partai  politik  yang  ada  di  Indonesia.  Jadi  keberadaan  partai-
                partai  politik  di  Indonesia  hanya  menjadi  pendukung  bagi
                kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno.
             Besarnya peranan militer
                                                Bahkan, peranan militer pada masa tersebut terdiri atas dua
                                         fungsi  atau  yang  faimiliar  dengan  dwi  fungsi  yakni  sebagai  garda
                                         pertahanan  nasional  atau  negara  serta  memiliki  sumbangsih
                                         tersendiri bagi pemerintah.


            3.  Semakin berkembangnya paham komunis
                       Sistem  demokrasi  yang  rilis pada  tahun 1959 tersebut ialah  semakin berkembangnya
                paham  komunis  di  Indonesia.  Hal  itu  tidak  lain  disebabkan  karena  adanya  hubungan  baik
                antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
                Pencek alan pers
                                                 Kebijakan pemerintah terkait pers, membuat sebagian besar
                                          pers pun menarik diri dan enggan untuk mengedarkan secara luas
                                          berita yang ada.





                                                                                                           1
   1   2   3   4   5   6   7