Page 4 - Masa Demokrasi Terpimpin - Sri Wahyuningtyas, M.Pd

4. Sentralisasi pada pemerintahan
Sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara
Indonesia tersebut ialah adanya sentralisasi terhadap
pemerintahan. Hal ini membuat sistem demokrasi tersebut menjadi
tidak adil, yang mana salah satu contohnya adalah adanya
penguasaan yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat. Belum
lagi peran partai politik yang tidak jelas dan justru hanya sekadar
menimbulkan kekacauan.
5. Banyak peristiwa pelanggaran HAM
sistem demokrasi yang ada pada pemerintahan Presiden Soekarno ialah banyaknya
peristiwa pelanggaran HAM khususnya yang menjadi korban adalah masyarakat biasa.
Keterlibatan Amerika Serikat
Di era Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika
Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer
Indonesia. Menurut laporan di media cetak "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir
tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia.
Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959,
lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah
terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali
mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS
telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau
membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".

Kondisi Politik

Pada 9 Juli 1959, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik
pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi:
(1) masalah-masalah sandang dan pangan,
(2) keamanan dalam negeri, dan
(3) pengembalian Irian Barat.
Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari
berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Seperti penetapan Soekarno sebagai Presiden
Seumur Hidup. Waktu itu masih bisa, karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di
Pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya boleh dipilih kembali.

2