Page 16 - Warta Bea Cukai Edisi November 2018
P. 16

LAPORAN UTAMA












            Turunkan

            De Minimis Value


            Menjadi USD 75,

            Pemerintah Ingin


            Dorong Penggunaan

            Produk Dalam Negeri










                                  Pemerintah  gencar  memperketat  masuknya  barang-barang  dari  luar
                                  negeri melalui  e-commerce terutama untuk transaksi  yang melebihi
                                  batasan nilai  barang untuk tujuan  komersil.  Dalam kurun waktu satu
                                  tahun  terakhir saja, barang kiriman  yang memasuki Indonesia  sejak
                                  PMK 182/PMK.04/2016 diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia
                                  meningkat pesat. Nilai pembebasan bea masuk dan pajak di PMK 182
                                  telah ditetapkan untuk barang kiriman dengan nilai sampai dengan FOB
                                  USD 100, cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk
                                  negara-negara maju.

                                  Untuk itu jurus yang dikeluarkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal
                                  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  adalah  melakukan  perubahan  aturan  terkait
                                  impor  barang  kiriman  lewat  e-commerce  melalui  Peraturan  Menteri
                                  Keuangan  Nomor  112/PMK.04/2018  tentang  Perubahan  PMK  Nomor
                                  182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

                                  Dalam aturan ini pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan
                                  (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas
                                  barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per
                                  hari.  Fasilitas ini telah mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2018.
                                  Intinya pemerintah tidak melarang setiap orang untuk berbelanja barang
                                  dari  luar  negeri,  tetapi  agar  masyarakat  benar-benar  membeli  untuk
                                  keperluan pribadi, sehingga diharapkan tercipta persaingan usaha yang
                                  sehat antara produk IKM dalam negeri dengan produk impor.



            14  | Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21