Page 333 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 333
4. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu apabila tidak tercapai
mufakat di antara para pihak yang bersengketa.
Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antara
peserta dengan penyelenggara pemilu dapat diajukan dengan cara:
1. Langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat
Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
2. Tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di
laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
Berdasarkan Pasal 7A dan 7B Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018,
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh
Parpol calon Peserta Pemilu dan/atau Parpol Peserta Pemilu dilakukan
dengan ketentuan untuk tingkat pusat diajukan oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Partai atau sebutan lain, dan tingkat Provinsi diajukan
oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Provinsi atau sebutan lain. Sedangkan
tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan Sekretaris tingkat
Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak
ditetapkan sebagai daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Parpol sesuai tingkatannya. Bakal
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Parpol sesuai
tingkatannya.
Permohonan diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
1. Identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon,
dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda
penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;
2. Identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat
Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 317
