Page 334 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

3. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses
Pemilu;
4. Kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
5. Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
7. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang
memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan;
8. Uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang
disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
9. Hal yang dimohonkan untuk diputus.

Permohonan ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya
disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu)
rangkap copy dari asli yang dibubuhi materai dan telah dileges di kantor pos
dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital dengan
format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. Bukti disusun
dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis. Dalam hal
Permohonan diajukan melebihi jangka waktu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan tidak dapat
diterima. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal Permohonan tidak
dapat diterima.

Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
Permohonan tersebut belum pernah diregister pada proses penanganan
dugaan pelanggaran administratif pemilu dan penanganan dugaan tindak
pidana pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota. Permohonan tersebut bukan merupakan sengketa yang
terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Parpol (vide Pasal 12 ayat
Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2019).

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota selanjutnya
melakukan verifikasi materiil terhadap Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu yang telah diregister. Verifikasi materiil dilakukan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses
Adjudikasi.

318 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU