Page 331 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Sedangkan yang bisa menjadi Pemohon sengketa proses pemilu menurut
Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

1. Parpol calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai
Peserta Pemilu di KPU;
2. Parpol Peserta Pemilu;
3. Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada
KPU;
4. Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
5. bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
6. calon Anggota DPD;
7. bakal Pasangan Calon; dan
8. Pasangan Calon.

Termohon dalam sengketa proses Pemilu meliputi (vide Pasal 8 Peraturan
Bawaslu No. 18 Tahun 2017):
1. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara
peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
2. Parpol peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau
Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, dalam
sengketa proses pemilu dimungkinkan adanya Pihak Terkait. Parpol Peserta
Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon
anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas
penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak
terkait. Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan
DPRD dilakukan melalui Parpol.

Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh
kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan
Permohonan. Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi
oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.
Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh
kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses adjudikasi
penyelesaian sengketa proses Pemilu.

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 315