Page 327 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

d. Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Bahasan sebelumnya menyebutkan bahwa hasil kajian Bawaslu yang
menunjukkan adanya pelanggaran berupa tindak pidana Pemilu diteruskan
kepada Kepolisian.

Adapun mekanisme penanganannya baik di tingkat penuntutan, penyidikan
dan persidangan atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah
sebagai berikut:

1. Penyidikan dan Penuntutan

Penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara
kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan.
Berkas tersebut bisa dikembalikan oleh penuntut umum paling lama 3 hari
dalam hal hasil penyidikan belum lengkap. Penyidik dalam waktu 3 (tiga)
hari sejak diterimanya berkas dari penuntut umum harus sudah
menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Penuntut
umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama
5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

2. Persidangan

Persidangan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh Pengadilan Negeri
dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu dan dilakukan oleh majelis hakim
khusus.

Dalam hal pemeriksaan di pengadilan, mengatur secara detil rentang waktu
pemeriksaan. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan
berkas perkara. Jika Putusan Pengadilan Negeri diajukan banding, maka
permohonan banding harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah putusan dibacakan. Kemudian Pengadilan Negeri sudah harus
melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan
tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 311