Page 323 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 323
E. Penanganan Pelanggaran Pemilu
a. Laporan Dugaan Pelanggaran
Di dalam UU Pemilu, laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat
disampaikan oleh pemilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Laporan
paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan
tempat kejadian perkara, serta uraian singkat kejadian.
Selain bersumber dari laporan, pelanggaran pemilu dapat pula diketahui
dari hasil pengawasan dari jajaran Bawaslu itu sendiri. Jika Bawaslu
menemukan sendiri pelanggaran pemilu dari hasil pengawasannya, atau
menerima laporan pelanggaran pemilu dari pemilih, pemantau atau peserta
pemilu, Bawaslu wajib menindaklanjuti paling lama 7 hari setelah temuan
dan laporan tersebut diregistrasi. Sebelum melakukan tindak lanjut,
Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk meminta keterangan tambahan
paling lama 14 hari setelah laporan dan/atau temuan diregistrasi.
Jika hasil tindak lanjut Bawaslu, sebuah laporan dan temuan adalah tindak
pidana pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwascam meneruskan penanganan peristiwa tersebut ke Kepolisian 1x
24 jam setelah berkoordinasi dengan polisi dan jaksa di Sentra Gakkumdu.
Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan sesuai
dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh
UU Pemilu.
b. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu disebutkan dalam UU Pemilu
sebagai pelanggaran terhadap etika penyelenggaran pemilu yang
berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 457 UU Pemilu.
Pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu ditangani dan diselesaikan
oleh DKPP.
Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 307
