Page 320 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 320
Sengketa proses Pemilu ini merupakan sengketa yang timbul antara (vide
Pasal 470 UU Pemilu):
1. KPU dan Parpol calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Parpol Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
2. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.
Di dalam Pemilu 2019, salah satu contoh kasus sengketa tata usaha negara
pemilu adalah PKPI yang mengajukan sengketa tata usaha negara ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelumnya, PKPI dinyatakan tidak
memenuhi syarat sebagai Parpol peserta pemilu oleh KPU. Kemudian, PKPI
mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu. Bawaslu sependapat
dengan KPU, bahwa PKPI tidak memenuhi syarat Parpol peserta pemilu
setelah dilakukan verifikasi oleh KPU. Setelah Bawaslu menolak
permohonan sengketa PKPI, partai ini mengajukan sengketa tata usaha
negara ke PTUN Jakarta. Dalam putusannya, PTUN Jakarta memerintahkan
KPU menetapkan PKPI sebagai Parpol peserta Pemilu 2019.
e. Perselisihan Hasil Pemilu
Berdasarkan Pasal 473 UU Pemilu, perselisihan hasil pemilu meliputi
perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu legislatif dan presiden
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara
yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu DPR, DPD, dan
DPRD.
Sedangkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan
304 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
