Page 318 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan
KPU Kabupaten/Kota (Pasal 466 UU Pemilu).

Adapun beberapa kasus yang muncul soal sengketa pemilu ini misalnya
terkait keberatan yang diajukan oleh Parpol kepada Bawaslu atas hasil
Keputusan KPU mengenai hasil verifikasi Parpol peserta pemilu. Sebagai
contoh sengketa yang diajukan Partai Garuda kepada Bawaslu pada
penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu. Selain itu, beberapa kasus yang
akan muncul misalnya keberatan yang diajukan oleh bakal calon anggota
legislatif atas keputusan KPU mengenai hasil pemeriksaan administrasi
Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan UU Pemilu sengketa proses pemilu terbagi antara:

1. Sengketa yang diselesaikan final di Bawaslu (Pasal 468-469), dan
2. Sengketa yang final di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 470-472).

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan (Pasal 468 ayat (4)
UU Pemilu):

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan
melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan
sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469 UU Pemilu selanjutnya mengatur:

(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu
merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan
terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
a. verifikasi Parpol Peserta Pemilu;
b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota; dan
c. penetapan Pasangan Calon.

302 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU