Page 314 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditegaskan melalui pelaksanaan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Perppu tersebut selanjutnya disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 dan
sudah diubah dua kali dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun
2016.

Kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 secara umum
mengacu kepada UU Pemilu, yang menyatukan pengaturan substansi yang
sebelumnya terserak dalam tiga undang-undang, meliputi UU No. 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

UU Pemilu telah memberi landasan pengaturan yang relatif konsisten dalam
berpegang pada prinsip-prinsip penyelesaian pelanggaran dan sengketa
pemilu di atas. Pembagian permasalahan hukum pemilu diatur dalam Buku
Keempat dan Buku Kelima UU ini. Dengan klasifikasi pelanggaran pemilu,
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif
pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu yang diatur
dalam Buku Keempat. Beserta tindak pidana pemilu yang diatur dalam Buku
Kelima. Klasifikasi ini merupakan pengaturan yang bisa dikatakan lebih jelas
dan sederhana.

Dalam UU Pemilu juga dijabarkan mekanisme penyelesaian untuk masing-
masing pelanggaran dan sengketa yang diharapkan efektif dan
komprehensif. Setiap pelanggaran diatur mekanisme serta
kelembagaannya. Selain itu, prinsip terkait kebebasan dan biaya yang wajar,
prinsip kerangka hukum dan peradilan yang cepat, hak-hak pembelaan atau
mendengar dalam proses hukum sudah diatur dalam peraturan
perundangan-undangan mengenai sistem peradilan di Indonesia, seperti
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang
Mahkamah Agung, UU tentang Peradilan Umum, dan sebagainya.

298 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU