Page 309 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

a. Pengaturan yang Transparan, Jelas dan Sederhana

International IDEA menggunakan istilah "transparansi, kejelasan dan
kesederhanaan dalam menyusun pengaturan penyelesaian sengketa
pemilu". Sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal tentu
memerlukan kejelasan dan kesederhanaan. Undang-undang dan peraturan
yang dibuat harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana sehingga
membuka akses keadilan dan memberikan kepastian hukum. Ketentuan
dari undang-undang tersebut juga harus disebarkan ke komunitas dimana
pemilu diselenggarakan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut
transparan dan mudah dipahami pihak terkait (Jesus Orozco-Henriques
2010).

Sedangkan International Foundation for Electoral System (IFES)
menerjemahkan prinsip transparansi, kejelasan dan kesederhanaan dalam
menyusun pengaturan penyelesaian sengketa pemilu dengan
menggunakan istilah "standar dan prosedur pemilu yang didefinisikan
secara jelas". Prinsipnya sama yakni perlu adanya pengaturan yang
mendefinisikan hak para pihak untuk memperoleh pemulihan dan jaminan
pelaksanaan pemilu berkala, yang bebas dan adil (Violaine Autheman,
2004). Langkah pengajuan keberatan harus diatur secara jelas dan dapat
diakses untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemangku
kepentingan.

Pengaturan tentang prosedur pengajuan gugatan yang terdefinisi dengan
jelas merupakan kunci untuk menghindari pengajuan gugatan ke lembaga
yang berbeda-beda. Artinya, harus ada pengaturan yang jelas dan tegas
untuk memberikan kepastian dalam pengajuan keberatan/gugatan hanya
kepada satu lembaga khusus. Pengaturan demikian penting untuk
menghindari pengajuan keberatan kepada beberapa lembaga yang berbeda
untuk mendapatkan putusan yang paling menguntungkan. Akan berbahaya
jika kemudian lembaga berbeda atas kasus yang sama menghasilkan
putusan yang beragam.

b. Mekanisme yang Efektif dan Komprehensif

Prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus terjangkau
dan mudah diakses baik dari segi waktu, jarak, dan biaya. Prosedur harus

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 293