Page 305 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 305

hukum  pemilu,  tetapi  justru  bukti  kekuatan,  vitalitas,  dan  keterbukaan
                 sistem politik.


                 Meningkatnya jumlah dan variasi gugatan atau permohonan penyelesaian
                 sengketa/pelanggaran  pemilu  adalah  salah  satu  bagian  dari  implikasi
                 meningkatnya pemahaman publik tentang bagaimana proses/mekanisme
                 mengembalikan hak-hak kepemiluan yang diduga telah dilanggar. Election
                 Dispute Resolution (EDR) System (sistem penyelesaian perselisihan pemilu)
                 menjamin stabilitas sistem politik dan bekerjanya perangkat hukum dalam
                 masyarakat.


                 Keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum
                 dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu
                 yang bebas, adil dan jujur. Sistem ini dikembangkan untuk mencegah dan
                 mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan
                 mekanisme pembenahan dan pemberi sanksi kepada pelaku pelanggaran.


                 Desain dan implementasi sistem keadilan pemilu harus memperhatikan siklus
                 pemilu  mengingat  hampir  seluruh  kegiatan  dalam  pemilu  berpotensi
                 menimbulkan  sengketa  dan  pelanggaran.  Penanganannya  juga  harus
                 menyesuaikan  dengan  waktu  tahapan  dan  periode  pemilu  yang  sedang
                 berjalan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar setiap tahapan pemilu dapat
                 berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan lancar.


                 Bab ini mengambil fokus pembahasan sebagai berikut: pertama, kerangka
                 hukum  dan  standar  internasional  penyelesaian  masalah  hukum  pemilu;
                 kedua,  prinsip-prinsip  penyelesaian  pelanggaran  dan  sengketa  pemilu;
                 ketiga,  jenis-jenis  pelanggaran  dan  sengketa;  keempat,  penanganan
                 pelanggaran  pemilu;  kelima,  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu;
                 penyelesaian perselisihan hasil pemilu.


              B. Kerangka  Hukum  Pemilu  dan  Standar  Internasional  Penegakan  Hukum
                 Pemilu


                 Standar internasional untuk menghasilkan pemilu yang demokratis adalah
                 syarat mutlak dalam kerangka hukum yang harus diimplementasikan dalam
                 pelaksanaan pemilu. Standar  ini bersumber  pada  berbagai  deklarasi  dan



                              BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU     289
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310