Page 304 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

BAB 7
PENEGAKAN HUKUM PEMILU
1
DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PEMILU

Titi Anggraini

A. Pengantar

Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat bahwa setiap pelaksanaan
pemilu selalu saja muncul protes yang meragukan proses ataupun hasil
pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu-pemilu pada masa Orde
Baru, tetapi juga pemilu pasca reformasi. Bahkan Pemilu 1955 yang dikenal
sebagai pemilu paling bersih pun tidak luput dari protes. Munculnya protes
ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil pemilu itu, di satu sisi,
disebabkan oleh banyaknya pelanggaran terhadap peraturan pemilu yang
tidak diselesaikan secara tuntas; namun di sisi lain, disebabkan juga dari
perasaan diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu (Topo Santoso
2006).

Dalam usaha mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan juga dalam rangka
menghindari terjadinya delegitimasi pemilu di masa depan, masalah-
masalah penegakan hukum pemilu itu harus diselesaikan secara
komprehensif. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
mengidentifikasi sebab-sebab munculnya masalah penegakan hukum;
selanjutnya dicarikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah
tersebut sehingga akhirnya terwujud suatu sistem penegakan hukum
pemilu yang mampu menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Adanya keberatan/masalah hukum pemilu bukan berarti menunjukkan
kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu. Keberatan atau masalah
hukum pemilu merupakan sesuatu yang lazim dalam pemilu karena pada
hakikatmya pemilu adalah kompetisi. Menggugat proses dan hasil pemilu
tidak boleh dipandang sebagai cerminan lemahnya sistem pemilu/sistem

1 Bab ini merupakan revisi atas materi yang sama pada buku berjudul Fondasi Tata Kelola Pemilu (2017)
yang ditulis oleh Topo Santoso dkk. Data dan peraturan pemilu terkini dikembangkan oleh penulis.
288 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU