Page 307 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dipilih akan dikenakan sanksi. Kerangka hukum harus memastikan adanya
larangan-larangan dan sanksi-sanksi terhadap siapa saja yang melanggar
larangan-larangan tersebut (Topo Santoso 2006).

Istilah “kerangka hukum pemilu” mengacu pada semua undang-undang dan
dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Dalam rezim demokratis dan
konstitusional, kerangka hukum pemilu ini diatur dalam aturan yang cukup
beragam, berasal dari norma dasar seperti konstitusi dan aturan hukum
lainnya (ACE Project 2012). Beberapa ketentuan yang mendasari adalah
konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang pemilu, yurisprudensi,
peraturan kode etik dan peraturan terkait lainnya. Kerangka hukum pemilu
ini disusun dengan mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya
dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Kerangka hukum
ini harus disusun secara terstruktur dengan melingkupi beberapa prinsip,
yakni tidak bermakna ganda dan jelas (clear), memudahkan
(straightforward), mudah dipahami (intelligible), dan melingkupi seluruh
unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang
demokratis (include all electoral components, which are necessary to ensure
the undertaking of democratic elections) (ACE Project 2012).

Kerangka hukum pemilu juga harus melingkupi mekanisme yang efektif
untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan
hak-hak sipil. Penegakan hak sipil dimaksud adalah untuk melindungi hak-
hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Prinsipnya, kerangka hukum
harus menetapkan bahwa setiap pemilih, Calon, dan Parpol berhak
mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang
berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. Undang-
undang pemilu harus membuat aturan yang memerintahkan lembaga
penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang untuk segera
memberikan keputusan guna mencegah hilangnya hak pilih pihak korban.
Ruang banding bagi para pihak mesti disediakan. Kerangka hukum harus
menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan keberatan dan
banding hingga waktu bagi otoritas penyelesai sengketa untuk
mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan. Klasifikasi
terhadap permasalahan hukum tertentu memungkinkan diselesaikannya
dalam waktu yang berbeda tergantung dari urgensi suatu persoalan, bisa
dengan segera, beberapa jam atau beberapa hari. Namun semua itu harus
ditetapkan dengan kriteria yang jelas.

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 291