Page 308 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Untuk memastikan terjaminnya prinsip-prinsip penegakan hukum tersebut,
International IDEA mengajukan empat daftar periksa terhadap materi
kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu, yakni (Topo
Santoso, 2006):

1. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur mekanisme
dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan
hukum pemilu?
2. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan
siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan pemilu? apakah juga dijelaskan proses untuk
pengajuan pengaduan tersebut?
3. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak
pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke
pengadilan yang berwenang?
4. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu
pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas
pengaduan?

Dengan demikian, kerangka hukum dengan dasar argumen yang disertai
mekanisme yang jelas dan tepat maka akan memudahkan bagi para pihak
yang merasa diperlakukan tidak adil dapat mengajukan proses keberatan
tersebut.

2
C. Prinsip-prinsip Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Menurut International IDEA (2010) dan Vickery (2011), paling tidak ada
tujuh prinsip dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang
perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu, yakni: pengaturan
yang transparan, jelas, dan sederhana; mekanisme yang efektif dan
komprehensif; bebas dan biaya yang wajar; kerangka hukum dan peradilan
yang cepat; Hak-hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses
hukum; ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan (Full and Timely
Enforcement of Judgments and Rulings); Konsistensi dalam Penafsiran dan
Penerapan Hukum Pemilu.

2 Prinsip-prinsip ini disarikan dari prinsip-prinsip penyelesaian masalah hukum pemilu sebagaimana
dicakup dalam Buku Keadilan Pemilu yang diterbitkan oleh International IDEA (2010) dan Buku
berjudul Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Election (GUARDE) yang
ditulis oleh Chad Vickery dan diterbitkan oleh IFES (2011).
292 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU