Page 306 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia
dan Kebebasan Asasi serta Piagam Afrika 1981 tentang Hak Asasi Manusia
dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis
(International IDEA, 2002) yang meliputi:

1. Penyusunan kerangka hukum pemilu;
2. Pemilihan sistem pemilu;
3. Penetapan daerah pemilihan;
4. Hak untuk memilih dan dipilih;
5. Badan penyelenggara pemilu;
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
7. Akses kertas suara bagi Parpol dan Calon;
8. Kampanye pemilu yang demokratis;
9. Akses media dan kebebasan berekspresi;
10. Pembiayaan dan pengeluaran;
11. Pemungutan suara;
12. Penghitungan dan rekapitulasi suara;
13. Peranan wakil Parpol dan Calon;
14. Pemantau Pemilu;
15. Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan Pemilu.

Berdasarkan lima belas butir di atas, akan diuraikan lebih lanjut tentang
standar pertama tentang “penyusunan kerangka hukum” dan standar
kelima belas tentang “kepatuhan terhadap hukum dan penegakan
peraturan Pemilu.” Standar pertama tentang penyusunan kerangka hukum
dimaksudkan bahwa kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian
rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat
menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan
pemilu yang demokratis. Sedangkan standar kelima belas mengenai
kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu berarti
bahwa kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan
penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap
undang-undang pemilu. Dalam hal ini hak memilih dan dipilih setiap warga
harus dijamin dan pelanggaran terhadap penggunaan hak memilih dan

290 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU