Page 301 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

rasionalitas teknokratis yaitu, bagaimana menemukan cara yang efektif dan
efisien supaya aktivitas utama Pemilu terselenggara dengan baik, damai,
cepat, dan mendapatkan legitimasi publik. Sukses tidaknya Pemilu pun
diukur bukan pada sejauhmana perubahan dan kebajikan politik telah
tumbuh tetapi pada sejauhmana tata kelola teknis administratif kontestasi,
partisipasi, dan konversi telah dilaksanakan secara independen, profesional,
dan berintegritas. Untuk itu, regulasi Pemilu tak jarang dikonstruksi sarat
dengan norma-norma teknis, dan institusi penyelenggara pun difungsikan
hanya sebagai teknisi atau “tukang” eksekusi regulasi. Dalam konteks
Indonesia, penggunaan teknologi informasi dalam proses Pemilu bukan
dalam rangka mendegradasi pemilu menjadi pemilu teknokratis.
Penggunaan teknologi informasi harus dirancang untuk dua tujuan simultan
yakni sebagai upaya memudahkan pelaksanaan Pemilu dan memastikan
kemurnian suara rakyat dalam seluruh proses dan tahapan pemilu
14
(Silitonga, 2017).

G. Penutup

Manajemen penyelenggaraan Pemilu memegang peranan penting dalam
memastikan aturan-aturan kepemiluan dan pilkada dapat diaplikasikan dan
diimplementasikan di lapangan dengan tepat. Sebagai lembaga
penyelenggara yang diamanatkan UU Pemilu untuk melaksanakan praktik
konversi suara menjadi kursi, yang tentu rumit dan kompleks dan sarat
dengan pengaruh atau intervensi politik dari para peserta pemilu dan
penguasa, KPU harus memastikan manajemen penyelenggaraan pemilu dan
pilkada telah memenuhi prinsip-prinsip manajemen pemilu modern yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Tak cukup hanya memenuhi prinsip-prinsip manajemen modern,
manajemen pemilu juga harus semakin inovatif menggunakan teknologi
dan informasi dalam mengoptimalkan infrastruktur tahapan pemilu
semakin transparan, aksesibel dan akuntabel. Dengan demikian dalam
tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pemilih dan
masyarakat luas dapat terlibat secara aktif dan kritis dan pada akhirnya
dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara kwantitatif maupun

14 https://www.indonesiana.id/read/111891/repolitisasi-pemilu-2019#yHWOB9kZFZ9GRDkb.41
(diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 )
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 285