Page 300 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 300

(decision support). Inisiatif yang tergolong ke dalam domain ini adalah
              master data, data warehouse, dan dashboard.

           6. Kanal  Akses  (Access  Channel)  merupakan  kumpulan  teknologi  kanal
              (channel)  yang  berfungsi  untuk  mendukung  pertukaran  data  dan
              informasi yang dimiliki oleh KPU dengan para pemangku kepentingan
              lainnya. Sesuai dengan fungsinya tersebut, maka access channel perlu
              menerapkan keamanan informasi yang handal sebagai upaya preventif
              untuk pengaksesan data secara illegal. Selain itu, perlu diatur hak akses
              untuk  pengguna  agar  pengaksesan  informasi  sesuai  dengan  tanggung
              jawab  dan  perannya.  Beberapa teknologi  yang dikategorikan  kedalam
              access  channel  adalah  Portal/Website,  Open  Data,  Helpdesk,  dan  Call
              Center.


           Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  proses  Pemilu  adalah  sebuah
           keniscayaan. Rangkaian aktivitas Pemilu mulai dari, pembentukan daerah
           pemilihan,  alokasi  kursi,  sistem  pemilihan,  syarat  pencalonan,  ambang
           batas  pencalonan  (parlimentary  threshold  dan  presidential  threshold),
           pemutakhiran data pemilih, dan pemungutan suara, adalah persoalan pelik
           dan rumit (shopisticated).  Di sana ada urusan bagaimana konversi suara
           menjadi kursi benar-benar adil dan proporsional merepresentasikan jumlah
           penduduk  di  satu  wilayah,  dan  bagaimana  aneka  kepentingan  yang
           berkelindan baik antar Calon, pemilih, dan publik, terkelola dengan baik.
           Pemilu  membutuhkan  teknokrasi  untuk  menerjemahkan  hal  ihwal  yang
           rumit  (shopisticated)  itu  ke  dalam  instrumen  dan  prosedur  teknis
           penyelenggaraan Pemilu yang sederhana, aplikatif, dan berkeadilan.


           Namun  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  proses  dan  infrastruktur
           kepemiluan tentu bukan hendak menjadikan proses pemilu semata-mata
           menjadi sekadar praktik teknokratis. Bagaimanapun esensi Pemilu adalah
           memastikan  kemurnian  kedaulatan  rakyat  benar-benar  terwujud  dalam
           proses  Pemilu.  Hal  ini  perlu  ditegaskan  karena  masih  mengakarnya
           pandangan  yang  menilai  proses  Pemilu  hanyalah  sebatas  instrumen
           partisipasi  rakyat  memberi  suara  dalam  kontestasi  perebutan  kursi
           kekuasaan secara periodik (Schumpetarian), bukan komitmen membangun
           nilai dan praktik politik baru sebagai antitesa politik lama yang manipulatif
           dan koruptif. Pemilu diselenggarakan sekadar bagaimana mengelola teknis
           administratif tiga aktivitas utama Pemilu yakni, kontestasi, partisipasi, dan
           konversi (suara menjadi kursi). Tak heran bila yang dikedepankan adalah

    284     BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305