Page 297 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Selanjutnya, pemanfaatan infrastruktur pemilu dengan penerapan sistem
informasi/teknologi informasi (SI/TI) KPU yang sudah dirancang
berdasarkan visi yang telah dimiliki oleh KPU yang tertulis pada rencana
strategis KPU, sebagai operasionalisasi sistem informasi. Sebagai lembaga
pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagai mana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi ini, KPU membutuhkan proses
kegiatan internal yang mendukung dan mendorong tercapainya tugas dan
fungsi tersebut secara maksimal. Untuk itu, proses kegiatan internal KPU
yang dilakukan pada biro dan inspektorat seyogianya saling mendukung
satu dengan yang lain menggunakan standar yang akuntabel. Proses dari
setiap kegiatan dalam Biro dan Inspektorat yang berhubungan satu sama
lain ditunjukkan dengan pertukaran data dan informasi yang terjadi. Skema
ini tentunya membutuhkan dukungan teknologi informasi yang menjadi
media efektif dalam tercapainya tujuan tersebut. Pada bagian ini dibahas
mengenai arahan strategis penerapan SI/TI di KPU dan sasaran strategi SI/TI
sampai lima tahun kedepan.

Untuk menunjang visi di atas, harus ditetapkan misi SI/TI dari KPU sebagai
berikut:

1. Menyediakan sistem informasi terintegrasi, aman dan dapat diakses
dengan cepat sehingga menjadi solusi bagi proses kepemiluan dan
kegiatan operasional internal organisasi.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis
dan spesialisasi di bidang TI sehingga dapat memberikan layanan TI yang
profesional dan mandiri.
3. Menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi yang aman, stabil,
merata dan adaptif dalam memfasilitasi diseminasi dan penyimpanan
data maupun informasi KPU.
4. Memfasilitasi pengelolaan informasi secara aman, transparan,
akuntabel, dan memberikan akses informasi yang sesuai kepada seluruh
pemangku kepentingan di lingkungan KPU, KPU di Daerah dan beragam
pihak eksternal.

BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 281