Page 296 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

memberikan masukan dan kritik terhadap materi yang ada di dalam draf
peraturan KPU tersebut.

JDIH ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban
dan transparansi KPU kepada publik terkait dengan produk hukum yang
dihasilkan KPU yang berupa peraturan KPU, surat keputusan, surat edaran,
standard operating procedure (SOP), dan/atau petunjuk teknis, serta proses
sengketa hukum antara KPU dengan peserta pemilu di lembaga pengawas
pemilu, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Agung, ataupun di
Mahkamah Konstitusi.

Keterbukaan data pemilu menjadi infrastruktur teknologi utama yang paling
menonjol digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sejak
Pemilu 2014. Hampir di setiap tahapan pemilu, KPU mempublikasikan data-
data yang bermanfaat bagi pemilih maupun peserta pemilu. Bahkan dengan
keterbukaan data pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu mulai
bermunculan kolaborasi-kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan
berbagai pemangku kepentingan salah satunya kalangan masyarakat sipil.
Sebagai contoh, pada Pemilu 2019 bermunculan portal aplikasi untuk
memberikan pendidikan pemilih dengan cara mengetahui siapa peserta
pemilu baik Parpol ataupun Calon. Keseluruhan aplikasi tersebut hadir
berkat keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU melalui portal
infopemilu.kpu.go.id. Yang tidak kalah pentingnya, ialah keberadaan portal
sistem penghitungan suara atau situng, sebagai real count dalam versi cepat
yang dilakukan oleh KPU, meskipun bukan hasil resmi tetapi dapat dijadikan
rujukan oleh pemilih dan peserta pemilu sembari menunggu hasil resmi
yang dilakukan secara manual.

Dalam rangka terus meningkatkan infrastruktur teknologi yang digunakan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat beberapa hal
yang dapat dilakukan guna menjaga keberlanjutannya diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap infrastruktur teknologi yang sudah
digunakan;
2. Menyusun operasionalisasi atau rencana strategis kedepan;
3. Pengembangan sumber daya manusia yang professional;
4. Perumusan standar operasional prosedur.

280 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU