Page 312 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Prinsip peradilan cepat juga menjadi salah satu asas dalam berperkara di
pengadilan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan
biaya ringan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa peradilan harus
memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan cepat,
tepat, adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang
berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun,
bahkan harus dilanjutkan oleh ahli waris para pencari keadilan.

e. Hak-Hak untuk Pembelaan atau Mendengar dalam Proses Hukum

Sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus menjamin hak
pembelaan dan/atau mendengar penggugat dan tergugat dalam sebuah
tuntutan. Termasuk memberikan kesempatan kepada para pihak
menyampaikan argumentasinya. Selain itu merupakan kewajiban badan
penyelesai sengketa pemilu untuk mendengar dan mempelajari
argumentasi masing-masing. Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus
memastikan bahwa bukti yang disampaikan penggugat dan jawaban dari
tergugat harus dilihat dari dua sisi, dan badan penyelesaian sengketa pemilu
memiliki kewajiban untuk menilai atau menolak argumentasi tersebut
dengan memberikan keterangan atas setiap bukti yang diajukan. Peradilan
mengenalnya dengan asas "audi et alteram partem" atau "eines mannes
rede ist keines reide, man soll sie horren alle beide". Asas ini juga
memberikan arti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka
sidang yang dihadiri kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 Rbg, 47Rv.

f. Ketepatan Waktu Penegakan Hukum dan Keputusan (Full and Timely
Enforcement of Judgments and Rulings)

Prinsip ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan hakim sejalan
dengan prinsip adanya kerangka waktu dalam penyelesaian sengketa
pemilu. Kerangka hukum pemilu memang harus mengatur tentang
kerangka waktu penanganan penyelesaian sengketa. Namun yang tidak
kalah penting adalah ketepatan waktu bagi penegakan hukum dan
keputusan hakim atas sengketa pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip
bahwa gugatan pemilu harus diajukan pada periode Pemilu saat tindakan

296 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU