Page 316 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

d. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, diatur dalam Pasal 470-472.
e. Perselisihan hasil pemilu, diatur dalam Pasal 473-475.
f. Tindak pidana pemilu, diatur dalam Pasal 476-487.

Pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu diatur UU Pemilu dalam Buku
Keempat tentang Pelanggaran Pemilu. Sengketa Proses Pemilu, dan
Perselisihan Hasil Pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu khusus diatur
dalam Buku Kelima UU Pemilu.

a. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu bisa berasal dari temuan dan laporan pelanggaran
pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu.

Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung dari (Pasal 454
ayat (1), (2), (3) UU Pemilu):

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
2. Peserta Pemilu, dan
3. Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu.

Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang merupakan pelanggaran
Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP (Pasal 455 ayat
(1) huruf a UU Pemilu).

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap
etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji

300 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU