Page 319 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 319
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan
oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat
mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.
(3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui
proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu
diatur dalam Peraturan Bawaslu.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, terdapat beberapa contoh kasus terkait
dengan sengketa proses pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu.
Putusan Bawaslu menyangkut sengketa proses pemilu misalnya meloloskan
beberapa Parpol yang tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi
peserta pemilu 2019. Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon dari
perwakilan tiga partai yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),
Partai Idaman, dan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait tata cara dan prosedur
pendaftaran Parpol calon peserta pemilu.
Dalam Putusan sidang adjudikasi, yang dibacakan Rabu tanggal 15
November 2017, Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran
administratif pemilu. Pada kesimpulannya, Bawaslu mengatakan, sistem
informasi Parpol (SIPOL) yang digunakan KPU sebagai dasar penilaian
keterpenuhan persyaratan pendaftaran, tidak berdasar. KPU pun
diperintahkan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol
dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan
Pasal 177 UU Pemilu. Hanya pada tahapan selanjutnya, Partai Idaman
akhirnya tak lolos sebagai peserta Pemilu 2019 (Ranap Tumpal HS, 2019).
d. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau Parpol calon
Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 303
