Page 322 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam
Gakkumdu.

Secara ringkas pelanggaran/sengketa Pemilu dan lembaga yang
menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Kategorisasi Masalah Hukum Pemilu

NO JENIS PELANGGARAN/ LEMBAGA YANG KETERANGAN
SENGKETA MENANGANI
1. Pelanggaran Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan/atau
Pengawas TPS.
2. Pelanggaran Kode Etik Dewan Kehormatan Temuan dan pelanggaran pemilu yang
Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran kode etik
(DKPP). diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
ke DKPP. Atau pengadu pelanggaran
etik dapat pula langsung
menyampaikan laporan ke DKPP.
3 Pelanggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Administratif Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota.
4 Sengketa Proses 1. Bawaslu. Putusan Bawaslu bersifat final dan
Pemilu berlanjut ke 2. Pengadilan Tata Usaha mengikat kecuali verifikasi parpol
Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN). peserta pemilu, penetapan DCT,
Negara Pemilu. penetapan Pasangan Calon dapat
dilakukan upaya hukum ke PTUN.
Putusan PTUN bersifat final dan
mengikat.
5 Perselisihan Hasil Mahkamah Putusan MK bersifat final dan
Pemilu. Konstitusi (MK). mengikat.
6 Tindak Pidana Pemilu. Sistem Peradilan Pidana Laporan diteruskan oleh
(polisi-jaksa-pengadilan). Bawaslu/Panwaslu kepada Kepolisian
setelah dinyatakan sebagai tindak
pidana pemilu oleh Bawaslu
berkoordinasi dengan Kepolisian dan
Kejaksaan dalam Gakkumdu.

306 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU