Page 321 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.

f. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan
terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu.

Beberapa bentuk tindak pidana Pemilu menurut UU Pemilu, antara lain
sebagai berikut:

a. Setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan
salinan daftar pemilih tetap kepada Parpol dalam bentuk softcopy atau
cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat tujuh
hari setelah daftar pemilih tetap tersebut ditetapkan.

b. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang
karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

c. Pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara
langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak
pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih
Parpol Peserta Pemilu tertentu; d. memilih Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau e. memilih Calon Anggota
DPD tertentu.

Berdasarkan Pasal 476 UU Pemilu, laporan dugaan tindak pidana Pemilu
diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan
menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan
tindak pidana Pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu
dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 305