Page 324 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas
pengadu kepada DKPP.

Di dalam proses pemeriksaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, DKPP
melakukan pemanggilan kepada penyelenggara pemilu yang menjadi
teradu 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sidang DKPP. Jika penyelenggara
pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari
sebelum melaksanakan sidang DKPP. Di dalam UU Pemilu juga mengatur
secara eksplisit bahwa penyelenggara pemilu yang diadukan harus datang
sendiri, dan tidak boleh memberikan kuasa kepada orang lain.

Pengadu dugaan pelanggaran etik juga dapat menghadirkan saksi atau
pihak lain dapat memberikan keterangan untuk membuat terang suatu
dugaan pelanggaran etik. Selanjutnya, DKPP menetapkan putusan setelah
melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut,
mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi serta mempertimbangkan
bukti lainnya.

Putusan DKPP di dalam UU Pemilu dapat berupa sanksi atau rehabilitasi,
yang diambil dalam rapat pleno DKPP. Jika putusan DKPP menjatuhkan
sanksi kepada penyelenggara pemilu yang diadukan, sanksinya dapat
berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian
tetap sebagai penyelenggara pemilu. Putusan DKPP adalah putusan yang
bersifat final dan mengikat.

Terkait dengan pedoman etik penyelenggara pemilu, dapat dibaca lebih
lanjut di dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selain itu, untuk melihat
pedoman beracara di dalam pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu
dapat merujuk pada Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Kode Etik Beracara Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, untuk
pemeriksaan di daerah, dapat dibaca di dalam Peraturan DKPP No. 5 Tahun
2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah jo. Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2019.
Selain Sedangkan terkait dengan pedoman beracara di dalam pemeriksaan
kode etik penyelenggara pemilu, diatur juga di dalam Peraturan DKPP No. 2
Tahun 2019.

308 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU