Page 325 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 325
Gambar 7.2. Skema Pengaduan dalam Penanganan Pelanggaran Etika
Pemilu
Sumber: http://dkpp.go.id/pengaduan/
c. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
Di dalam UU Pemilu, untuk penanganan pelanggaran administratif juga
dapat dilaporkan oleh pemilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu.
Selain laporan, pelanggaran administratif juga dapat berasal dari hasil
pengawasan lembaga pengawas pemilu. Jika dugaan pelanggaran berasal
dari hasil pengawasan, dugaan pelanggaran menjadi temuan dari pengawas
pemilu.
Untuk batasan waktu pelaporan atau temuan dari pengawas pemilu,
memiliki batasan waktu 7 hari untuk ditindaklanjuti terkait dengan jenis
peristiwanya apakah pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana.
Jika sudah dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, Pengawas
Pemilu menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas
hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada
pengawas pemilu secara berjenjang. Kemudian, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 309
