Page 326 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan
memutus pelanggaran administratif pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus
penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
Setelah ada putusan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
putusan dibacakan. Untuk pelanggaran administratif pemilu yang bisa
dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, diberikan waktu 14 hari
kepada Mahkamah Agung untuk memutus upaya hukum tersebut.

Sanksi pelanggaran administratif yang dapat dimintakan upaya hukum ke
Mahkamah Agung adalah sanksi administrasi yang khusus mengenai
pembatalan sebagai peserta pemilu. Tindaklanjut dari putusan Bawaslu dari
pelanggaran diskualifikasi adalah keputusan KPU berupa sanksi administrasi
pembatalan sebagai peserta pemilu.

Keputusan KPU yang melakukan diskualifikasi ini yang dapat diajukan upaya
hukum ke Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung menetapkan kembali
peserta pemilu yang telah didiskualifikasi, KPU wajib menetapkan peserta
pemilu yang bersangkutan seperti semula. Putusan Mahkamah Agung
adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Jika putusan Mahkamah
Agung tidak ditindaklanjuti, KPU dapat dilaporkan ke DKPP.

Di dalam UU Pemilu, putusan pelanggaran administratif dapat berupa:
1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang 7/2017; atau
4. Tidak diikutkan pada tahapan pemilu tertentu dalam penyelenggaraan
pemilu.

310 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU