Page 317 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran
kode etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DKPP.

Beberapa bentuk pelanggaran yang terkategori sebagai pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu, misalnya:

1. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya dengan
sengaja berafiliasi atau menunjukkan keberpihakannya kepada Parpol
atau Calon tertentu. Atas kondisi ini, penyelenggara pemilu dianggap
telah bertindak tidak independen.
2. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya yang
menghadiri dan mendukung kampanye salah satu Parpol peserta pemilu
atau calon anggota lagislatif tertentu.
3. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya yang tidak
cermat, lalai, tidak profesional, melanggar dalam proses pendaftaran,
verifikasi dan penetapan calon. Melanggar itikad penyelenggaraan
pemilu yang baik, melanggar sumpah jabatan, melawan prinsip kolektif
kolegial. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum, mencederai nilai-
nilai demokrasi, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan citra
buruk penyelenggara pemilu di mata publik.

c. Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata
cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar
tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berapa contoh pelanggaran administratif Pemilu, misalnya Peserta Pemilu
yang melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan
oleh KPU, ataupun Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar area yang
telah ditentukan oleh KPU.

d. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu
dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat

BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 301