Page 315 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 315
Sementara itu, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) kerangka hukum
mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016.
Gambar 7.1. Kerangka Hukum Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
di Indonesia
Sumber: Buku Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
Periode 2018-2023
Prinsip kerangka hukum dan peradilan cepat, serta prinisp ketepatan waktu
penegakan hukum dan keputusan sudah diatur dalam UU Pemilu. UU ini
mengatur batasan waktu setiap proses penyelesaian perkara, namun hal
yang masih harus diperkuat adalah prinsip terakhir, yakni konsistensi dalam
penafsiran hukum Pemilu.
D. Jenis Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
UU Pemilu mengatur permasalahan hukum pemilu menjadi beberapa
bagian, meliputi:
a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 456-459.
b. Pelanggaran administratif pemilu, diatur dalam Pasal 460-465.
c. Sengketa proses pemilu, diatur dalam Pasal 466-469.
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 299
