Page 402 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dan meliputi berbagai aspek. Dengan harapan tentu saja para penyelenggara
pemilu tersebut tidak berhenti dan merasa cukup hanya dengan membaca
buku ini. Sebaliknya mereka terdorong untuk mendalami masing-masing aspek
bahasan dalam buku ini dengan membaca literatur-literatur yang telah banyak
tersedia dan ditulis oleh para pengarang lain.

Selain untuk para peserta Orientasi Tugas, buku ini juga dapat memperkaya
bahan bacaan bagi para pengajar maupun mahasiswa Paskasarjana (S2)
Program Tata Kelola Pemilu Indonesia, yang merupakan hasil kerja sama
antara KPU dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.
Dengan membaca buku ini, para mahasiswa tersebut diharapkan dapat dengan
baik memahami fokus dan ruang lingkup kajian tata kelola pemilu.

Dan tidak lupa, kami berharap agar buku ini menjadi bahan bacaan yang cukup
memadai bagi para peminat isu-isu kepemiluan, baik akademisi, mahasiswa,
pengamat, maupun penggiat kepemiluan. Apalagi bagi mereka yang memiliki
keinginan untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU
maupun Bawaslu. Dengan membaca buku ini, mereka setidak-tidaknya telah
memiliki pemahaman yang cukup mengenai apa itu lembaga penyelenggara
pemilu, apa saja bidang tugasnya, serta prinsip atau nilai-nilai apa yang harus
dijadikan pegangan agar dapat menyelenggarakan pemilu secara luber, jurdil,
dan berintegritas.

Sebagaimana telah dinyatakan di bagian awal bahwa pemilu telah menjadi
salah satu ciri utama sistem politik Indonesia paska reformasi. Oleh karena itu,
pemilu tidak boleh hanya sekedar menjadi rutinitas demokrasi prosedural.
Namun penting agar nilai-nilai substantial dan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemilu demokratis dapat terwujud dalam setiap perilaku penyelenggara
pemilu maupun dalam teknikalitas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu.
Dengan demikian pemilu dapat mendorong terwujudnya penyederhanaan
sistem kepartaian maupun sistem pemerintahan yang efektif. Memang itu
semua belum cukup untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sehat. Karena
diperlukan beberapa prasyarat lain, seperti tata kelola pemerintahan yang
transparan dan akuntabel, penghormatan atas hak asasi manusia,
berkembangnya pers yang bebas, penegakan hukum yang adil, masyarakat
sipil yang otonom, dan sebagainya. Dan itu semua akan terus menjadi
tantangan ke depan yang harus diperjuangkan dengan tidak mudah.

386 BAB 9 – PENUTUP