Page 400 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

menguraikan alasan-alasan (akademis maupun praktis) mengapa buku ini
perlu untuk dituliskan dalam bentuk buku.

Berikutnya Kris Nugroho dan Ferry Daud M Liando menguraikan secara
konseptual maupun operasional nilai, prinsip, dan asas pemilu pada Bab 2.
Topik ini ditulis dalam bab tersendiri untuk memberikan penekanan bahwa
substansi dan nilai-nilai etik harus menjadi fondasi yang kokoh bagi seluruh
proses tata kelola pemilu. Selanjutnya, pada Bab 4 Benget Manahan Silitonga
dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan sejarah singkat, struktur organisasi,
maupun tugas dan wewenang kelembagaan penyelenggara pemilu di
Indonesia. Berbeda dengan lembaga sejenis di negara-negara lain, lembaga
penyelenggara pemilu di Indonesia dibagi ke dalam tiga fungsi yang terpisah,
yakni KPU sebagai pelaksana teknis, Pengawas Pemilu sebagai pengawas dan
penegak hukum pemilu, serta DKPP sebagai penegak etika penyelenggara
pemilu.

Pada Bab 3 Mada Sukmajati menjelaskan secara mendetail namun mudah
dipahami tentang sistem pemilu beserta unsur-unsurnya, serta bagaimana
konsekuensinya bagi bangunan politik. Dalam bab ini juga diuraikan bagaimana
perjalanan sejarah sistem pemilu di Indonesia yang terentang sejak Pemilu
1955 hingga Pemilu era reformasi. Tidak lupa, pada bab ini juga diuraikan
sistem Pemilu Presiden/Wakil Presiden, sistem Pemilu DPR/DPRD, sistem
Pemilu DPD, serta sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada Bab 5 Aditya Perdana dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah menerangkan
tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang dibungkus dalam kerangka
siklus pemilu (electoral cycle), yakni masa persiapan pemilu, masa pelaksanaan
pemilu, dan masa paska pemilu. Bab ini bukan hanya berisi urutan-urutan
tahapan pemilu, namun juga memuat identifikasi tantangan/hambatan yang
mungkin muncul dalam tahapan-tahapan tersebut serta panduan praktis
bagaimana cara mengatasinya.

Berikutnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Benget Manahan Silitonga
menjelaskan pada Bab 6 mengenai perencanaan dan penganggaran
penyelenggaraan pemilu, metode evaluasi, serta infrastruktur penunjang bagi
para penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Selanjutnya, pada Bab 7 Kris
Nugroho dan Titi Anggraini menjelaskan secara terperinci tentang jenis-jenis
perkara hukum dalam pemilu, baik berupa pelanggaran maupun sengketa,

384 BAB 9 – PENUTUP