Page 396 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

akan bisa dilakukan. Proses yang dinamis seperti ini akan menghadapkan
KPU pada berbagai tekanan. Dalam arena perebutan kekuasaan, setiap
keputusan penyelenggara pasti akan melahirkan pro dan kontra. Keputusan
KPU yang melahirkan pro dan kontra karena tunduk pada aturan jauh lebih
adil dan bijak ketimbang keputusan yang melahirkan pro dan kontra karena
KPU melanggar aturan.

Hal yang bisa dipelajari dari pengalaman KPU Kabupaten Karo adalah
meskipun memilih bagi masyarakat bukan sesuatu hal yang wajib, namun
keterlibatan masyarakat yang tidak maksimal akan menjadi kendala
tersendiri. Kontribusi demokrasi penyelenggara tidak sekedar mencatatkan
pemilih dalam daftar pemilih. Namun yang penting juga adalah sedapat
mungkin mereka dapat dijangkau lewat pemberitahuan memilih dan
memudahkan masyarakat agar bisa mendatangi dan memilih di tempat
pemungutan suara. Prinsip ini tentu menjadi pelajaran bagi penyelenggara
di lokasi-lokasi sulit karena keadaan geografi dan keadaan alam yang tidak
mendukung.

Akhirnya, dari pengalaman KPU Kabupaten Nias Barat dan KPU Provinsi
Sumatera Utara kita dapat belajar bahwa upaya menjaga dan memastikan
kemurnian suara rakyat (electoral genuine) yang dilakukan oleh KPU sering
sekali penuh resiko. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa untuk
menghadapi kasus seperti ini, selain memegang teguh prinsip
penyelenggara Pemilu, KPU juga dituntut untuk memiliki keberanian dalam
menjaga dan mengawal suara rakyat demi mewujudkan Pemilu yang
berintegritas.

380 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH