Page 391 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 391

Untuk  merespon  hal  ini,  KPU  Kabupaten  Karo  kemudian  menginisiasi
                 pembentukan TPS khusus. Selain itu, KPU juga mengadakan pengadaan bus
                 untuk mengangkut para pemilih dari lokasi pengungsian ke TPS-TPS khusus
                 tersebut.  Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  bahkan  KPU
                 mengkutsertakan  para  petugas  pengawas  Pemilu  dan  pihak  kepolisian.
                 Untuk menjamin kesehatan pemilih, KPU juga menyiapkan konsumsi satu
                 kali untuk setiap pemilih.


                 Tindakan  responsif  yang  dilakukan  KPU  tersebut  sebagai  wujud
                 implementasi  dari  prinsip-prinsip  penyelenggara  sebagaimana  yang
                 tertuang  di  dalam  UU  Pemilu,  yakni  adil  dan  aksesibilitas.  KPU
                 memperlakukan pemilih secara adil dengan memberikan kemudahan dalam
                 memberikan suara. Bukti yang dicapai adalah tingginya tingkat partisipasi
                 pemilih di daerah pengungsian. Partisipasi masyarakat pengungsi sebanyak
                                                                5
                 75 persen pada Pilkada 2014 di Kabupaten Karo.

                 D.9. Menjaga Kemurnian Suara Rakyat

                 Salah satu teori kebijakan publik menyebutkan bahwa kebijakan publik yang
                 baik  adalah  kebijakan  publik  yang  dapat  diimplementasikan.  Suatu
                 kebijakan  publik  dapat  diimplementasikan  apabila  memenuhi  beberapa
                 karakter. Diantaranya adalah norma-norma yang terkandung didalamnya
                 mencakup  pengaturan  semua  keadaan  yang  bisa  dihadapi  dan  dapat
                 menyelesaikan segala bentuk persoalan. Kedua, kebijakan publik tersebut
                 tidak  mengandung  multi  interprestasi,  tidak  saling  bertentangan  dengan
                 regulasi satu tingkat diatasnya, tidak saling bertentangan antar pasal atau
                 tidak saling bertentangan dengan kebijakan lainnya. Ketiga, norma-norma
                 yang terkandung di dalam kebijakan publik dapat dengan mudah dipahami
                 oleh  pelaksana  kebijakan.  Keempat,  aspek  lingkungan  politik,  sosial  dan
                 budaya  mendukung  kebijakan  publik  itu.  Kelima,  aktor-aktor  pelaksana
                 kebijakan  memiliki  pengetahuan,  integritas,  dan  keterampilan  untuk
                 melaksanakan kebijakan publik tersebut.


                 Salah satu tantangan Pemilu dan Pilkada adalah bahwa fakta atau peristiwa
                 Pemilu dan Pilkada di lapangan tidak atau belum diatur secara rinci dan jelas


              5   https://kbr.id/berita/04   2014/partisipasi_pemilih_di_pengungsian_sinabung_capai_75_   persen/
               3801.html (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019).
                                              BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH   375
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396