Page 390 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

tersebut. Itikad baik tersebut terbukti dari tindakannya dengan
mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara di kedua desa tersebut.
MK berpendapat bahwa pengadaan TPS di tengah jalan dilakukan oleh
karena situasi tidak memungkinkan. Selanjutnya, MK berkeyakinan bahwa
tidak ada maksud dari KPU untuk menghilangkan hak pilih warga
4
sebagaimana pokok perkara dari pemohon.

D.8. Pelayanan Pemilih Di Daerah Bencana Alam

Salah satu keadaan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu
adalah faktor bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang
kerap sangat sulit terdeteksi sejak awal. Walaupun demikian, cara untuk
mengurangi resiko akibat bencana alam dapat dilakukan sejak awal.
Daerah-daerah yang mengalami kerusakan hutan yang besar, pemanfaatan
lahan hijau menjadi lahan perumahan, pabrik atau pusat bisnis dan lahan
reklamasi pantai yang meluas berpotensi mengalami banjir jika terjadi
puncak curah hujan di tahun berjalan sebenarnya dapat melakukan
berbagai langkah antisipasi.

Peristiwa bencana alam yang menimpa Kota Palu pada tahun 2018 tentu
menjadi tantangan dan hambatan bagi KPU setempat. Terdapat keadaan
yang luar biasa akibat bencana alam ini, seperti kampung hilang, banyak
penyelenggara Pemilu yang meninggal, dan terganggunya akses dalam
menyalurkan logitik. Selain itu, KPU juga harus memastikan kembali jumlah
pemilih, mendistribusikan logitik dan surat panggilan memilih (formulir C6)
serta memastikan pemilih memiliki kemudahan akses dalam menyalurkan
hak politiknya. Meskipun pemilih mendapatkan pemberitahuan, namun
tidak serta merta mereka akan datang memilih akibat trauma yang mereka
alami.

Kesulitan serupa juga dialami juga oleh KPU Kabupaten Karo. Peristiwa
meletusnya Gunung Sinabung mengakibatkan banyak masyarakat
meninggalkan kampungnya dan berpindah ke wilayah yang tidak terjangkau
abu dan awan panas. Menghadapi kondisi demikian tentu sangat
menyulitkan bagi masyarakat untuk meyalurkan hak pilihnya terutama TPS
yang lokasi memiliki jarak yang sangat jauh.

4 Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.D-XII/2014.

374 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH