Page 392 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dalam regulasi yang ada. Atau regulasi yang berlaku dimaknai secara multi
interpretatif.

KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) pernah mengalami kondisi
seperti ini dalam Pemilu 2019. KPU Sumut menghadapi problem, namun
belum ada pedoman yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatasi problem
itu. Contoh kasus yang di hadapi adalah proses rekapitulasi penghitungan
suara secara berjenjang. PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi
hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan
KPU menyebut bahwa para pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam
proses rekapitulasi adalah saksi peserta Pemilu yang memiliki mandat dan
Bawaslu sesuai tingkatan. Dengan demikian, jika bukan dari kedua unsur itu,
maka seolah tidak ada satu pihak yang dapat melaporkan adanya dugaan
penggelembungan suara kepada KPU saat rekapitulasi berjalan.

KPU Sumut menghadapi posisi dilema ketika ada Calon DPR RI yang
melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara oleh calon DPR RI
lainnya saat rekapitulasi sedang berlangsung. Di satu sisi, KPU harus
menegakkan aturan. Pada sisi yang lain, KPU juga tidak ingin agar aturan itu
mengesampingkan hal yang lebih substansial. Ada beberapa pertimbangan
regulasi yang dimiliki oleh KPU ketika menghadapi kondisi ini. Dalam
menjalankan Prinsip Adil, Kepentingan Umum, dan Profesional, KPU
Provinsi & KPU Kabupaten/Kota “memperlakukan dan memberi
kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam dugaan
6
pelanggaran atau sengketa Pemilu”. Sedangkan dalam melaksanakan
Prinsip Kepentingan Umum, Anggota KPU Provinsi wajib berperilaku,
“memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan
7
aspirasi dari berbagai pihak”. Untuk melaksanakan Prinsip Profesional,
Anggota KPU Provinsi wajib berperilaku, “menjamin kualitas pelayanan
kepada pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan sesuai
8
dengan standard profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan”. Selain itu,
KPU juga mengacu pada aturan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan

6 Pasal 79 huruf d PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7 Pasal 82 huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8 Pasal 85 huruf c PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

376 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH