Page 393 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

tugas konstitusional KPU Provinsi adalah “mengoordinasikan,
menyelenggarakan, dan mengendalikan, Penyelenggaraan Pemilu yang
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”. 9 Dengan demikian,
penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU haruslah dimaknai
sebagai upaya untuk memastikan berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu
secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik-praktik kesalahan
maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu.

Atas dasar ini, KPU Sumut kemudian memberikan respon terhadap laporan
salah satu calon DPR RI tersebut. Untuk memastikan laporan itu KPU Sumut
meminta KPU Kabupaten Nias Barat melakukan pencermatan terhadap
laporan yang diterima untuk memastikan kebenarannya. Dengan
disaksikan Bawaslu Nias Barat dan para saksi, KPU Kabupaten Nias Barat
melakukan pembukaan kotak untuk menyandingkan kembali data di DAA1
dengan C1 plano atau C1 hologram di seluruh TPS di 3 tiga kecamatan.
Hasilnya menunjukkan bahwa memang terjadi penggelembungan suara
oleh seorang calon DPR RI. Setelah mengkoreksi dan mendapatkan
perolehan suara yang benar, KPU Kabupaten Nias Barat kemudian
menginput data ke dalam formulir DB1 dan kemudian ditetapkan. Bukan
hanya mengkoreksi, KPU Kabupaten Nias Barat juga kemudian memberi
sanksi pemberhentian kepada PPK karena terbukti melakukan pelanggaran
kode etik serius menggelembungkan suara calon.

Respon KPU Sumut ini kemudian mendapat keberatan dari pihak yang
merasa dirugikan karena pihak tersebut menganggap KPU Sumut melanggar
PKPU No. 4 Tahun 2019. Atas hal itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
kemudian memutuskan bahwa KPU Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat
melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. KPU Sumut juga diadukan ke
DKPP hingga kemudian lahir Putusan DKPP Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019,
Anggota KPU Sumut akhirnya mendapatkan peringatan keras dan
pencopotan jabatan. Kasus ini juga disengketakan dalam PHPU di
Mahkamah Konstitusi.

Sikap KPU Sumut yang konsiten dalam menjalankan prinsip penyelenggara
yang mandiri, profesional dan berintegritas terbukti membuahkan hasil.

9 Pasal 15 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 20 huruf c PKPU Nomor 8
Tahun 2019 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 377