Page 389 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

D.7. Mencegah PSU

Dinamika politik di suatu daerah akan mempengaruhi dinamika
penyelenggaraan Pemilu. Kabupaten Talaud merupakan salah satu wilayah
yang paling dinamis di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu kasus yang
menonjol yang terjadi di wilayah ini adalah adanya kekecewaan masyarakat
karena salah satu pasangan bakal calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten
Talaud di Pilkada 2013. Pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 29
Oktober 2013 diwarnai dengan aksi demontrasi yang diikuti dengan
pemboikotan pendirian TPS di sejumlah tempat. Masyarakat melakukan
penolakan pelaksanaan pemungutan suara di dua Desa Riung dan Desa
Riung Utara. Seluruh KPPS dan PPS di wilayah tersebut mengundurkan diri
karena takut dan diancam, distribusi logistik dihalangi, dan lokasi pendirian
tempat pemungutan suara diancam akan dibakar. Selain itu, mengingat
letak geografisnya, akses di beberapa wilayah juga sangat sulit dijangkau.
Kondisi ini berakibat pada pemungutan suara di dua desa tersebut tidak
dapat dilaksanakan.

Mengatasi situasi yang sulit seperti ini, KPU Provinsi Sulawesi Utara
kemudian melakukan tindakan responsif agar proses pemungutan suara
tetap dilaksanakan. Setidaknya, terdapat dua tindakan yang dilakukan,
yaitu:
1. melakukan pengangkatan KPPS yang dipilih dari unsur pegawai KPU
Kabupaten Talaud. Mereka ditugaskan untuk mempersiapkan
pemungutan suara dua hari setelah hari pemungutan suara untuk
mendistribusikan logistik, untuk pemberitahuan memilih, dan untuk
mendirikan TPS.
2. mengantipasi terjadinya pengrusakan fasilitas sekolah dan fasilitas
pemerintah desa, maka KPU mendirikan TPS di tengah jalan. Tindakan
seperti ini tentu merupakan langkah yang sangat berani karena dalam
peraturan perundangan tidak ada satu pun pasal yang mengatur
demikian. Di daerah lain juga belum pernah ada yang melakukan
tindakan serupa dan tidak ditemukan dalam yurisprudensi putusan-
putusan lembaga peradilan Pemilu sejauh ini.

Tindakan responsif KPU Provinsi Sulawesi Utara membuahkan hasil. Meski
tindakan itu di gugat ke MK, namun MK memutuskan bahwa KPU telah
beritikad baik untuk melaksanakan pemungutan suara di kedua desa

BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 373