Page 385 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Sistem lain yang dikembangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sejak 2017
adalah SMS Gateway, dimana KPU mengingatkan tahapan pemutakhiran
daftar pemilih dan KPU menganjurkan masyarakat untuk datang ke PPS atau
tempat umum untuk melihat apakah masyarakat tersebut terdaftar dalam
daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tetap. Selain itu, KPU juga
mengembangkan aplikasi untuk analisa data pemilih di Pemilu 2014, Pilkada
2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Aplikasi ini
dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para operator KPU
Kabupaten/Kota di wilayah ini dalam memasukkan data pemilih yang valid
kedalam Sidalih. Alat bantu ini setidaknya dapat menguraikan kegandaan
data pemilih yang terkategori memiliki kesamaan data kependudukan dan
dapat mensistematisasi data pemilih.

Selain itu, KPU Provinsi Gorontalo juga melakukan koordinasi dengan
pemerintah daerah dan Forkopimda terkait dengan program perekaman
KTP elektronik. Dengan demikian, KPU mendorong kegiatan pendataan
penduduk dan pendataan pemilih secara simultan.

Inovasi yang dikembangkan KPU Provinsi Gorontalo akhrinya membuahkan
hasil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diterima dari KPU
RI, diantaranya adalah tercepat dalam pembersihan data ganda, tercepat
dalam penyempurnaan anomali data hasil analisis Dirjen Dukcapil, tercepat
dalam penanganan data DP4 non DPT sebanyak 31 juta se Indonesia, dan
tercepat dalam konteks Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

D.5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan
Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi
Pemilu akan semakin baik. Partisipasi merupakan respon atas pengkuan
masyarakat, baik terhadap penyelenggara Pemilu, maupun kontestan.
Kepercayaan yang buruk terhadap kedua lembaga tersebut dapat
mengakibatkan buruknya partisipasi masyarakat.

Terdapat bagian penting dalam siklus Pemilu yang membutuhkan partisipasi
masyarakat, seperti proses pendataan pemilih, pengawasan partisipatif,
mengikuti kampanye maupun partisipasi dalam pemberian suara. Salah
satu faktor dari kondisi tidak akuratnya data pemilih adalah karena

BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 369