Page 380 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

gesekan. Aparat juga bisa menentukan langkah tertentu dalam bertindak
melihat hasil yang ditampilkan Situng.

Walaupun data Situng bukan merupakan hasil resmi sebagai data yang
digunakan KPU dalam menetapkan hasil Pemilu. Namun sejumlah persoalan
kerap terjadi dalam penggunaanya. Hal yang sering terjadi adalah
pengelolaan yang belum dilakukan secara profesional. Ada kekeliruan tata
cara penginputan data oleh petugas dalam menginput formulir model C1 ke
Situng menyebabkan terjadinya pelanggaran administrasi. Sebagian KPU di
daerah belum menerapkan standar teknis yang ketat dalam melakukan
verifikasi dan publikasi data di Situng. Harusnya, data yang tersaji di dalam
Situng adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan,
dan sajiannya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.
Kelalaian lainnya adalah terdapat petugas Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) yang memasukan formulir C1 untuk Situng atau
hasil penghitungan suara ke dalam kotak suara. Untuk mengeluarkan
dokumen itu harus melewati prosedur pembukaan melalui Bawaslu. Selain
itu, pola kerja Situng di sejumlah daerah masih terkendala oleh fasilitas
penunjang seperti internet. Akibat gangguan itu maka terjadi
keterlambatan dalam proses input sehingga penyelesaiannya melewati
batas waktu sebagaimana telah ditentukan.

Kendala profesionalisme petugas dan keterbatasan sarana-prasarana
dialami oleh sejumlah KPU di daerah, termasuk oleh KPU Kabupaten Batang.
Pada pelaksanan Pilkada tahun 2018, KPU di Kabupaten Batang mengalami
hambatan, yakni jumlah personil yang terbatas karena terkonsentrasi pada
kegiatan-kegiatan Pemilu yang lain. Persiapan Situng dikerjakan pada
puncak tahapan pelaksanaan Pemilu, yaitu redistribusi logistik dan
rekapitulasi. Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana
penunjang, seperti jaringan internet buruk, laman Situng yang sulit diakses,
serta daya listrik yang tidak stabil dan memadai. Peralatan pendukung
berupa scanner dan komputer tidak juga sebanding dengan jumlah
dokumen yang akan dientri dan scan.

Kondisi geografis juga menjadi salah satu faktor yang menghambat. Jarak
antara dari TPS ke PPS, jarak dari PPS ke PPK dan jarak dari PPK ke KPU
Kabupaten Batang cukup jauh. Padahal kegiatan memasukkan dan men-
scan data terpusat di kantor KPU Kabupaten Batang. Selain itu, jumlah

364 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH