Page 376 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini tentu dibutuhkan kecakapan,
strategi, solusi dan inovasi dari masing-masing penyelenggara agar
persoalan pendaftaran pemilih tidak terjadi berulang-ulang dikemudian
hari. Keadaan wilayah seperti di kota-kota besar yang sifat penduduknya
dinamis seperti datang dan pindah karena ikatan kerja, jumlah tenaga kerja
yang cukup tinggi, karakter penduduk yang tertutup dan pasif sepertinya
perlu dilakukan penanganan pendataan secara khusus.

Keadaan di DKI Jakarta yang penduduknya sangat padat dan mobilitasnya
sangat tinggi tentu memerlukan strategi khusus. Seperti permasalahan di
sejumlah daerah lain, pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU DKI
Jakarta memiliki sejumlah tantangan. Pertama, keadaan penduduk yang
padat dan dinamis. Banyak masyarakat yang tidak tinggal sesuai alamat
tertera di KTP elektroniknya. Padahal, sesuai ketentuan, pemilih harus
dicatat sesuai dengan alamat tertera di KTP elektronik. Sebagai destinasi
dari tujuan karir atau jasa, penduduk di wilayah ini banyak yang tinggal di
rumah kontrakan, rumah susun, apartemen, tanah sengketa/gusuran,
bahkan juga Lapas/Rutan. Untuk mendata di perumahan elite atau
apartemen, petugas tak bisa masuk karena proses perizinan yang super
ketat. Selain warganya sulit dijumpai, warga yang bisa dijumpai tidak serta
merta memiliki kesadaran untuk berpartipasi.

Kedua, perubahan regulasi yang sangat dinamis. Definisi pemilih menurut
UU Pemilu adalah yang berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah.
Namun, di dalam regulasi lain dinyatakan bahwa pemilih harus memenuhi
2
syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Setelah itu, keluar
regulasi lain yang meminta KPU di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota
untuk mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas
grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam DPT Pemilu
3
2019.

Ketika penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan
dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019, masalah yang kemudian muncul
adalah banyaknya keluarga yang tidak mengijinkan anggota keluarganya
penyandang disabilitas mental didata ke dalam DPT. Kemudian tidak semua

2 Pasal 4 Ayat 2 butir b PKPU No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 11 Tahun 2018
tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3 Surat Edaran KPU No. 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018.
360 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH