Page 373 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

pada hubungan koordinatif dengan para Anggota KPU. Di sisi yang lain,
mereka secara struktural harus menunjukan kepatuhan dan loyalitas
kepada sekretaris sebagai atasannya langsung. Konflik ini terjadi karena
beberapa faktor, misalnya kekurangpahaman terkait kewenangan, konflik
kepentingan, atau relasi sosial atau hubungan emosional inividu yang
kurang baik.

Konflik internal sering juga melibatkan antar sesama Anggota KPU. Relasi
personal antar Anggota KPU yang tidak baik akan sangat mempengaruhi
kinerja KPU. Seseorang yang bekerja dengan lingkungan kerja yang
bermasalah tentu saja akan sangat mengganggu, baik bagi dirinya, maupun
bagi prestasi organisasi (Bambang, 1991). Lingkungan Kerja merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Seorang
pegawai yang bekerja di lingkungan kerja yang mendukung biasanya akan
menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya, jika seorang pegawai bekerja
dalam lingkungan kerja yang tidak baik, maka akan membuatnya menjadi
pasif, malas, cepat lelah.

Konflik antar Anggota KPU di sejumlah daerah disebabkan oleh sejumlah
hal, yakni masih adanya perasaan saling tidak menyenangkan satu sama lain
akibat proses seleksi penyelenggara sebelumnya. Konflik juga dapat terjadi
karena ada polarisasi dukungan dalam pembentukan struktur KPU.
Perbedaan sikap dalam pemilihan ketua ternyata membekas sehingga
mempengaruhi soliditas tim dalam melaksanakan tugas sebagai
penyelenggara Pemilu. Faktor lainnya adalah belum semua Anggota KPU
bekerja secara mandiri sehingga masih melekat kepentingan kelompok.

Koordinasi yang baik secara berjenjang di dalam KPU menjadi modal
penting bagi terlaksananya tahapan Pemilu secara berkualitas.
Ketidakkompakan di internal KPU dapat menyebabkan kerja-kerja KPU
berjalan tanpa kontrol dan tanpa koordinasi. UU Pemilu telah mengatur
mekanisme seleksi penyelenggara Pemilu. Saat ini, semua proses seleksi
untuk memilih Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah
diselenggarakan oleh KPU RI secara langsung. Pada satu sisi, hal ini adalah
baik karena memperkuat relasi yang hirarkhis antara KPU RI dan KPU di
daerah. Pada sisi yang lain, hal ini juga saja melahirkan dampak berupa
terganggunya sistem komando dan koordinasi secara hierarkis antara KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH 357