Page 368 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

secara mendadak. Hal ini tentu saja berdampak pada berbagai aktivitas
dalam proses penyelenggaran Pemilu, seperti input data dalam sistim daftar
pemilih (Sidalih) dan input data dalam ssitim informasi penghitungan
(Situng) yang terganggu, baik terkait dengan keakuratan, maupun terkait
dengan penyesuaian batas waktu.

Ketiga, ancaman terjadinya bencana alam. Ada bentuk bencana alam yang
bisa terdeteksi, namun juga ada bentuk bencana alam yang sulit untuk
terdeteksi sejak awal. Hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang atau
pasang air laut adalah contoh bencana alam yang sedapat mungkin sudah
mulai terdeteksi sejak awal. Apalagi siklus musim tahunan sudah diketahui.
Namun, bencana alam yang tidak terdeteksi lebih menjadi ancaman bagi
penyelenggara Pemilu. Gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus adalah
bencana yang tidak bisa terdeteksi.

Keempat, ancaman lingkungan eksternal. Adanya prioritas anggaran untuk
pembangunan di daerah bisa saja mempengaruhi pelaksanaan pemilihan
kepala daerah (Pilkada). Bisa saja anggaran yang dialokasikan oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sesuai dengan yang diusulkan
oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Sebagai contoh, penetapan anggaran
yang hanya untuk mencakup tahapan pemungutan suara dan tidak
mencakup kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang. Selain itu,
prosedur pencairan anggaran yang terlambat juga dapat mengganggu
sejumlah kegiatan. Petugas tidak akan bekerja optimal mendistribusikan
logistik jika honor mereka tidak dibayarkan sesuai kesepakatan. Contoh
berikutnya, KPU juga sering mengalami kesulitan jika ada putusan
pengadilan tentang syarat calon tertentu. Dalam kondisi ini, surat suara
sudah tercetak dan terdistribusi, namun ada calon tertentu yang berubah
status dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat atupun
sebaliknya. Parpol yang memiliki konflik internal juga seringkali menyulitkan
KPU dalam proses pencalonan. Masing-masing pihak mengklaim sebagai
pihak yang sah dalam mengusung calon. Kondisi semakin mengancam
ketika konflik internal di Parpol kemudian merambah di kalangan
masyarakat.

Kelima, ancaman regulasi yang tidak mendukung. Kelemahan regulasi
menjadi salah satu masalah penyelenggara saat ini. Tidak semua norma
yang terkandung dalam regulasi kepemiluan dapat mengatasi fakta-fakta

352 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH