Page 367 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 367

beberapa  kasus  ini,  kita  mendorong  adanya  pembelajaran  horizontal
                 (horizontal learning) di kalangan KPU. Walapun demikian, sangat disadari
                 bahwa strategi yang berhasil di suatu daerah tidak serta merta akan dapat
                 berhasil jika diterapkan di daerah lain karena SDM penyelenggara, kondisi
                 alam, karakter pemilih, dan dinamika politik berbeda-beda satu sama lain.

                 Untuk tujuan tersebut, buku ini setidaknya dibagi menjadi empat bagian
                 besar, yaitu bagian yang menjelaskan beberapa kondisi khusus yang dapat
                 terjadi  di  dalam  proses  penyelenggaraan  Pemilu,  bagian  yang
                 mendiskusikan  pentingnya  pengelolaan  resiko,  beberapa  kasus  yang
                 menunjukkan upaya KPU dalam merespon dinamika yang ada, dan bagian
                 yang  mendiskusikan  hikmah  yang  bisa  diambil  (lesson-learned)  dari
                 berbagai pengalaman baik yang sejauh ini telah dilakukan oleh KPU.

              B. Kondisi Darurat


                 Kondisi darurat adalah sebuah keadaan yang tidak normal atau keadaan
                 yang tidak diperkirakan sebelumnya. Respon KPU di sejumlah daerah dalam
                 menghadapi  kondisi  darurat  adalah  sangat  variatif.  Sebagian  tidak  tahu
                 bagaiamana menghadapi dan menyelesaikannya. Sebagian lain takut untuk
                 mengambil  resiko.  Lainnya  tidak  bisa  bertindak  dengan  cepat  dan  tepat
                 sebelum mendapatkan petunjuk dari KPU RI. Sementara itu, penyelesaian
                 harus dilakukan secara cepat karena waktu dan tahapan terus berjalan.


                 Sejumlah  ancaman  sering  dihadapi  penyelenggara  Pemilu.  Pertama,
                 ancaman  lingkungan internal penyelenggara. Sebagai contoh, tidak adanya
                 relasi yang harmonis antar Anggota KPU atau antara Anggota KPU dengan
                 pihak kesekretariatan KPU. Contoh yang lain adalah adanya ketidaknetralan
                 penyelenggara  Pemilu  sehingga  mengganggu  kepercayaan  terhadap
                 independsi lembaga penyelenggara Pemilu. Keterbatasan jumlah petugas
                 juga sangat mengganggu terutama pada saat pekerjaan yang menumpuk.
                 Hal ini kemudian diperparah dengan kondisi dimana pengalaman organisasi
                 dan  kepemimpinan  yang  terbatas  di  kalangan  Anggota  KPU  dalam
                 menghadapi situasi tertentu.


                 Kedua, ancaman terjadinya berbagai gangguan teknis dalam penyelesaian
                 kegiatan yang sifatnya mendesak, misalnya terjadi gangguan internet, tidak
                 bekerjanya sistim komputer dengan baik, atau terjadi pemadaman listrik

                                              BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH   351
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372