Page 366 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

BAB 8

PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH

Ferry Daud Liando

A. Pengantar

Para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) seringkali menghadapi
situasi dan kondisi yang sangat dinamis dan penuh resiko. Perencanaan
yang matang sudah dilakukan. Prosedur, anggaran, sarana pendukung juga
sudah disiapkan. Aktor-aktor penyelenggara Pemilu juga telah dilatih.
Namun demikian, ketika tahapan-tahapan Pemilu berjalan, muncul kondisi-
kondisi tertentu yang secara tiba-tiba terjadi dan tidak diperkirakan
sebelumnya. Pada sisi yang lain, UU Pemilu tentu saja tidak mampu secara
sempurna untuk mengidentifikasi semua permasalahan yang dapat saja
terjadi di semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal yang sama juga
terjadi di dalam regulasi turunan dari UU Pemilu, yang juga tidak utuh akan
mampu untuk memberikan pedoman tentang cara mengantisipasi, cara
menghadapi, dan cara menyelesaikan suatu kondisi tertentu yang sifatnya
darurat atau kejadian-kejadian yang tidak terdeteksi sejak awal.

Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, beberapa penyelenggara Pemilu
berhasil melaluinya. Namun, sebaliknya, tidak sedikit juga mereka yang
tidak mampu mengelolanya. Bab ini mencoba untuk mendokumentasi
beberapa praktik terbaik (best practices) terkait dengan upaya yang telah
dilakukan oleh KPU di berbagai daerah dalam merespon kondisi darurat.
Metode pengumpulan informasi didasarkan pada Diskusi Kelompok
Terpumpun (Focus Group Discussion atau FGD) yang diselenggarakan pada
tanggal 22-24 Juli 2019 di Jakarta dengan mengundang KPU Provinsi
Sumatera Utara, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU
Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Bali, KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU
Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten Karo,
dan KPU Kabupaten Batang. Tentu saja, kasus-kasus yang didiskusikan di
bab ini hanya menjadi contoh sebagian dari upaya maksimal yang telah
dilakukan oleh seluruh jajaran KPU di Indonesia. Dengan memahami

350 BAB 8 – PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH